Beberpa hari terakhir banyak daerah yang melakukan penolakan pada salah satu moda transportasi berbasis online, Go-Jek ditolak disana, gojek ditarik disini.

Yang cukup menarik untuk dipantau adalah, penolak angkutan berbasis online ini rata-rata dilakukan oleh paguyuban sopir angkot dan tentu saja ada Organda dibelakangnya.

Organda adalah organisasi yang mengelola angkot mulai dari trayek maupun penerapan tarif yang nantinya disetujui oleh DPRD dan berlaku bagi masyarakat.

Jika kita tarik beberapa tahun ini angkot mati karena masyarakat berpindah pada kendaraan pribadi, kredit motor yang makin terjangkau bahkan sangat murah ini sangat memukul usaha angkutan perkotaan. Ada pergantian kebiasaan masyarakat dari angkot ke kendaraan pribadi yang bisa diperoleh dengan sangat murah untuk uang mukanya.

20 Tahun terakhir adalah kuburan bagi angkot di seluruh Indonesia, data terkait silakan buka tautan ini https://www.google.co.id/search?q=ju...&bih=623&dpr=1

Sekarang penolakan terjadi pada Go-Jek, moda transportasi baru yang sangat sesuai dengan era internet. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, kenapa angkot bersikukuh menolak Go-Jek dengan alasan penghasilannya akan turun dengan adanya Go-Jek.

Jakarta dan greaternya, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi adalah pasar ribuan angkot yang bisa berdampingan dengan ribuan Go-jek dan transportasi online lainnya. Tapi semua tetap berjalan dengan baik, masing-masing pelaku sudah paham bahwa angkot dan ojek bukanlah lawan yang head to head.

Tentu saja daerah bisa saja bilang jangan samakan dengan Jakarta, sah dan boleh saja menggunakan alasan itu. Tapi kenapa sopir angkot atau Organda tidak pernah mencoba menghitung matinya angkot di seluruh Indonesia di daerah yang belum ada Go-Jek dan sejenisnya?

Apakah ada hal lain yang lebih besar dari sekedar penurunan ini? Jika angkot sepi, maka Organda juga meradang karena trayek angkot akan mati dan artinya mengganggu “pemasukan” dari Organda. Darimana Organda dapat uang selama ini? Tahukah kita?

Yang terbaru adalah penyegelan kantor Go-Jek di Kota Tasikmalaya, buat yang mendengar berita ini tentu saja kecewa karena Pemkot Tasikmalaya menjegal globalisasi dengan melarang masuknya ojek berbasis online. Ini adalah kemunduran.

Di sisi lain, tahukah kita semua bahwa Walikota Tasikmalaya adalah Pengusaha Angkot dan juga pengurus Organda Tasikmalaya. Angkot di Tasikmalaya berani bergerak karena ada dorongan dari Organda, melalui paguyuban yang mereka kelola.

Jika Walikota Tasikmalaya mau mendengar keluhan warga atas penutupan Go-Jek ini tentu akan lain penanganannya. Sekarang yang terjadi semua Kepala Daerah termasuk Walikota Tasikmalaya menyetujui penutupan karena ada dorongan dari sopir angkot.

Keberadaan moda transportasi berbasis online adalah keniscayaan jaman, tidak akan bisa dibendung lagi. Jika sekarang melakukan penolakan, maka tinggal hitung hari saja sampai kapan Kepala Daerah kuat membendung hal ini.

sumber