Tampaknya pemblokiran layanan Telegram yang dilakukan Pemerintah Indonesia mulai menemui titik temu. Hal itu bisa dilihat setelah hari ini (01/09/17) Kementrian Komunikasi dan Informatika memanggil CEO Telegram, Pavel Durov, untuk berbicara mengenai kelanjutan layanannya di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Samuel Abrijani Pangerapan (Sammy), selaku Dirjen Aplikasi Informatika. Menurut Sammy, pemerintah sedang menunggu tanggal baik, sehingga dalam waktu dekat, tepatnya dalam minggu ini, layanan Telegram akan dinormalisasi atau di aktif-kan kembali.

“Peraturan dari kami kalau memang sudah ada pendekatan untuk solusi, kami juga akan membuka layanannya lebih cepat. Kalau bisa minggu ini, kita tunggu tanggal baiknya. Minggu ini juga, di bulan ini kami normalisasi.”, kata Sammy di Jakarta (01/08/17).



Sammy mengatakan, pemblokiran yang dilakukan Pemerintah Indonesia bukannya tanpa sebab. Karena sesuatu yang buruk, dikatakan Sammy, cepat sekali menjadi viral. Sehingga ini yang tidak boleh dibiarkan, dan harus dihindari.

Sammy juga mengatakan kalau peraturan yang dibuat standar operasional prosedurnya sama dengan pemain OTT lainnya. Dan pemerintah ingin membantu penyedia layanan yang beroperasi di Indonesia.

Sammy pun menambahkan, kalau Telegram akan membuat channel khusus untuk komunikasi antara Telegram dengan Kominfo, supaya semuanya bisa tepantau dengan baik.

Seperti diketahui, sebelum pemblokiran terjadi, Pavel Durov selaku CEO Telegram sempat mengelak dan mengaku tidak pernah menerima komplain dari Pemerintah Indonesia. Bahkan pria asal Rusia itu sempat mempertanyakan pemblokirannya, karena merasa tak diberi tahu terlebih dulu letak kesalahan mereka.

Namun Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), mengatakan bahwa mereka telah berkali-kali menghubungi pihak Telegram sejak setahun lalu. Sebelum akhirnya memutuskan untuk memblokir layanan chatting itu dengan alasan keamanan Negara.

“Kominfo sudah hubungi Telegram berkali-kali. Kami sudah enam kali kirim email ke Telegram sejak 2016.”, ungkap Menkominfo Rudiantara.

Durov berdalih bahwa selama ini telah terjadi mis-komunikasi, sebelum akhirnya mengakui bahwa Menkominfo memang telah menghubungi mereka. Namun tidak direspon oleh tim Telegram.

“Sayangnya, saya tidak tahu akan permintaan itu, sehingga menyebabkan mis-komunikasi dengan Kementerian Kominfo.”, ujar Durov di channel resminya di Telegram.

Sumber Sinyaliti