Jakarta, CNN Indonesia -- Adu mulut antarpolitikus bukan hal baru di percaturan politik Indonesia. Politikus saling ejek karena beda bendera partai dan koalisi. Media massa adalah ring tinju bagi mereka.

Perang mulut antarpolitikus kini terasa semakin vulgar. Belakangan publik dibuat heboh oleh penyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyamakan PDI Perjuangan dengan Partai Komunis Indonesia karena 'suka menipu rakyat'. 

Pernyataan Arief keluar setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyinggung soal 'lelucon politik' ambang batas presiden dalam Undang-Udang Penyelenggaran Pemilu saat menyambangi kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. 

Kemudian mendapat respons sejumlah pihak, termasuk Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menilai Prabowo terlalu berambisi menjadi presiden.

Atas pernyataan itu, Arief meminta maaf kepada PDIP dalam surat pernyataan dengan tanda tangan di atas materai Rp 6.000. Tapi permintaan maaf tak membuat PDIP berhenti memproses lewat jalur hukum. 

Tak lama setelah itu, perang mulut kembali terjadi dan lebih jelimet. Kali ini melibatkan lima partai politik. Kegaduhan itu muncul setelah Anggota Komisi I DPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat, Viktor Buntinglu Laiskodat menuding PKS sebagai partai pendukung berdirinya khilafah di Indonesia.

Selain PKS, Viktor juga menuding tiga partai lain, yakni Gerindra, Demokrat, dan PAN. Viktor melontarkan pernyataan tersebut dalam pidato politik di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (1/8). 

Buntut dari kegaduhan itu, Viktor dilaporkan ke Bareskrim Polri, Jumat (4/8).

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto menilai fenomena perang mulut antarpolitikus dilakukan untuk memperburuk citra lawan. Segala cara dilakukan lawan politik agar bisa memenangkan pertarungan Pilkada 2018 dan pemilihan presiden 2019.



Perang mulut yang biasa terjadi dan berlangsung sportif kini menjadi perang sarkasme. Erwan menilai hal itu terjadi karena pembelaan kubu, baik kubu koalisi pemerintah dengan kubu oposisi pemerintah. Persaingan sengit Pilkada DKI 2017 juga menjadi salah satu pemantik.

"Apalagi saat ini komunikasi semakin terbuka dengan media sosial. Apapun yang disampaikan mudah tersebar dan bisa ditafsirkan berbeda-beda sehingga menimbulkan kegaduhan," kata Erwan kepada CNNIndonesia.com semalam (5/8).

Erwan menilai fenomena perang mulut antarpolitikus dengan pernyataan vulgar turut dipengaruhi oleh gaya kampanye Donald Trump yang kini terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. 

Trump sering kali menyampaikan pernyataan kontroversial saat kampanye lewat berbagai sarana untuk menjatuhkan lawan politik. Hal itu secara tidak langsung dianggap turut mempengaruhi gaya politik di berbagai negara.

Menurut Erwan, laporan atas pernyataan politikus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tidak terlalu penting. Pasalnya, persaingan menjatuhkan lawan politik dengan kata-kata akan terus berlangsung sampai terjalin komunikasi politik yang baik walau berlawanan.

"Kalau mau dicari yang lebih substansial bisa dilihat dari rekrutmen partai. Rekrutmen partai kurang baik, bisa dikatakan politikus karbitan yang tidak bisa menjadi seorang negarawan. Itu akar substansial kenapa sering muncul pernyataan kontroversi," kata Erwan.

Erwan melanjutkan, "Perang mulur itu juga perang urat syaraf, saling mengancam. Perang seperti itu boleh saja tapi dilakukan dengan pandai, kalau mau kritik jangan sampai melanggar hukum, sampai bisa digugat. Politikus perlu belajar komunikasi politik."

Erwin berpendapat, sarkasme politik bertujuan mencuri perhatian masyarakat. Publik sangat mungkin terpengaruhi dan pada akhirnya membentuk kubu di lapisan masyarakat yang sudah tergiring opini.

Terlepas dari itu, Erwin meyakini mayoritas masyarakat Indonesia pintar dan memahami sikap politikus. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh ucapan politikus. Jika politikus tidak berhati-hati, perkataan yang bertujuan menarik perhatian justru bisa menjadi bumerang bagi politikus itu.

"Masyarakat sudah jenuh dengan pola politikus yang seperti itu. Sekarang kalau politikus berbicara masyarakat menunggu langkah kongkrit," kata Erwan.

Erwan mengimbau masyarakat memberi hukuman pada politikus yang seenaknya berbicara tanpa bisa dipertanggungjawabkan dengan tidak memilih. Namun sayang hukuman itu hanya bisa diberikan lima tahun sekali.

https://m.cnnindonesia.com/politik/2...-pilpres-2019/


Menonton pertunjukan Sandiwara bani serbet, bani taplak, cebong, 7 juta kurcaci, wiro sangklek nomor cantik.