Bali, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum berencana mendeklarasikan pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden pada Pemilu 2019 dalam waktu dekat. Pencalonan Jokowi oleh PDIP tergantung hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan, mekanisme pencalonan Pemilu 2019 tidak lagi mengikuti model pemilu sebelumnya melalui kongres.

"PDIP tidak mengambil pola penetapan capres dan cawapres di kongres tetapi keputusan diserahkan ke ketum dan menjadi hak prerogatif beliau sesuai AD/ART partai," kata Basarah usai pembukaan Rapimnas Hanura di Bali, Jumat (4/8).


Basarah mengatakan saat ini PDIP masih fokus mengawal Jokowi untuk menuntaskan program kerja selama sisa dua tahun masa pemerintahannya bersama Jusuf Kalla.

Sebab, jika Jokowi dianggap gagal menjalani sisa dua tahun pemerintahan, maka PDIP juga harus menanggung akibatnya.

"Jadi tugas kami semaksimal mungkin berjuang mempertahankan pemerintah Jokowi dengan kinerja positif sehingga kepuasan publik tinggi dan dari situ berdampak ke elektabilitas," kata dia.


Menurut Basarah, PDIP juga mempertimbangkan dukungan sejumlah partai seperti Golkar, PPP, NasDem dan Hanura, kepada Jokowi.

Terlebih, kata dia, untuk pencalonan presiden, PDIP tidak akan mengusung sendiri, melainkan harus satu paket dengan pendampingnya.

"Jangan lupa, kalau bicara soal capres, juga harus bicara cawapres, sehingga dalam hal memutuskan capres, PDIP akan memaketkan keputusan dengan cawapres," ujar dia.

Sebelumnya, alam pidato pembukaan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Bali, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengukuhkan sikap mendukung pencalonan Jokowi pada Pemilu 2019.


Keputusan mendukung pencalonan kembali Jokowi didapat setelah Oesman bertemu dengam seluruh ketua partai di tingkat daerah.

"Kamis malam saya bertemu 34 Ketua DPD Hanura seluruh Indonesia, mereka sepakat mencalonkan Joko Widodo sebagai calon Presiden 2019-2024," kata Oesman dalam sambutannya di Rapimnas Hanura.

https://m.cnnindonesia.com/politik/20170804150901-32-232504/pdip-pencalonan-jokowi-di-pilpres-2019-hak-megawati/