Metrotvnews.com, Jakarta: Pidato internal Ketua Fraksi Partai NasDem Victor Laiskodat di Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus lalu diminta tak dibesar-besarkan. Apalagi pernyataan itu dilontarkan di internal dan terjadi pada momen reses anggota DPR.

"Anggap saja itu sebagai pidato internal NasDem yang memang ditujukan untuk konstituennya," kata politikus Partai Golkar Nusron Wahid dalam keterangan tertulis, Sabtu 5 Agustus 2017.

Saat berpidato, Viktor disebut menyinggung dukungan parpol tertentu terhadap aksi penolakan Peraturan Pemeritnah Pengganti UU (Perppu) Ormas yang dilakukan sejumlah ormas. Sejumlah orang yang tak terima lantas melaporkannya ke kepolisian. Nusron melihat pernyataan Viktor itu tak ada yang salah.

Menurutnya, perbedaan pandangan wajar terjadi. "Semua partai mengaku pro NKRI, tapi kok ada pihak-pihak yang mengaku Pancasilais justru keberatan dan membela mati-matian HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang jelas-jelas anti-Pancasila," kata dia.

Anggota Komisi III DPR dari Partai NasDem Ahmad Sahroni menyatakan pernyataan Viktor tak bisa dijerat sanksi. Dia merujuk pada Pasal 20A Ayat (3) UUD 1945 Juncto Pasal 224 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Viktor tengah menjalankan kewajiban reses. Pernyataannya tak bisa dikenai saksi apa pun," kata Sahroni.

Menurutnya, anggota DPR memiliki hak imunitas yang bersifat absolut, kecuali jika melanggar Pasal 290 (4) UU MD3. "Misalnya, membocorkan rahasia negara," ujarnya.

Menurutnya, tak ada pula kewajiban bagi Partai NasDem untuk memberikan sanksi. "Justru (NasDem) akan memberikan perlindungan konstitusional karena Viktor melaksanakan reses dalam rangka menjalankan tugas yang diperintahkan UU MD3," kata dia.

Sumur: http://m.metrotvnews.com/news/politi...-langgar-hukum

Udah jelas2 anti Pancasila disinggung ngamuk...