JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung rencana pemerintah barter minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dengan Sukhoi Rusia.

Direktur Eksekutif Gapki, Fadhil Hasan mengatakan, barter tersebut akan memberi kepastian penjualan CPO ke luar negeri. Apalagi, terang dia, ekspor CPO ke Rusia terus meningkat.

Hingga saat ini sudah 700.000 ton yang telah diekspor ke Rusia.

"Enggak apa-apa (ada barter). Kalau ada barter ada kepastian CPO kami dibeli. Selama itu memberikan manfaat kedua belah pihaj enggak papa," ujar Fadhil saat dihubungi, Sabtu (5/8/2017).

Dari sisi pasokan, tutur Fadhil, pasokan CPO Indonesia mencukupi untuk mendukung realisasi barter tersebut. Menurut dia, pada tahun ini produksi CPO Indonesia diperkirakan mencapai 35 juta ton.

"Kalau sisi produksi kita besar. Cukup lah untuk barter," jelas dia. (Baca: Dibanding Sukhoi, Pemerintah Disarankan Barter dengan Bahan Pokok yang Masih Impor)

Meski demikian, Fadhil mengatakan, adanya barter tidak serta merta bahwa produk CPO Indonesia tidak ada pasar di luar negeri. Dia menjelaskan, tanpa adanya barter produk CPO masih diminati oleh negara luar.

"Tanpa barter Kami bisa pasarkan. Saat ini paling besar India, Eropa, China, dan Pakistan," imbuh dia.

Sebelumnya, pemerintah segera melakukan barter sejumlah komoditas nasional dengan 11 pesawat Sukhoi SU-35 dari Rusia. (Baca: Indonesia Barter Kopi, Teh dan CPO dengan 11 Pesawat Sukhoi dari Rusia)

Barter tersebut terealisasi seiring dengan ditekennya Memorandum of Understanding (MOU) antara BUMN Rusia, Rostec, dengan BUMN Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Pesawat Sukhoi dari hasil barter tersebut akan dipakai untuk menggantikan armada F-5.

“Imbal dagang di bawah supervisi kedua pemerintah ini diharapkan dapat segera direalisasikan melalui pertukaran 11 Sukhoi SU-35 dengan sejumlah produk ekspor Indonesia mulai dari kopi dan teh hingga minyak kelapa sawit dan produk-produk industri strategis pertahanan,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/...-pembelian-cpo