Kondisi Kali Jakarta Pasca-Ahok Dipenjara


JAKARTA (IGS BERITA) — Dipenjaranya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena tuduhan penistaan agama, yang sekaligus menggusurnya dari kursi Gubernur DKI Jakarta, ternyata membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi kali-kali di Ibukota. Setelah sempat bersih, sehingga menuai pujian dari berbagai pihak, kondisi kali-kali di Jakarta kini kembali memprihatinkan.



Sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo alias Jokowi yang naik pangkat jadi Presiden RI, Ahok sangat serius dan tegas dalam menjalankan program Kali Bersih.

“Memang, semua Gubernur DKI Jakarta sebelum saya pun selalu punya program Kali Bersih, karena itu masalah krusial di Ibukota. Jadi, ini bukan masalah ide. Melainkan soal realisasi, pewujudnyataan,” kata Ahok di arena Debat Kandidat Gubernur DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Salah satu terobosan penting yang dilakukan Ahok dalam upayanya mewujudnyatakan program Kali Bersih itu adalah pembentukan Pekerja Harian Lepas (PHL) di Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan para petugas Penanganan Prasarana & Sarana Umum (PPSU) di kelurahan-kelurahan, yang kemudian populer lewat sebutan Pasukan Oranye, sesuai warna seragam yang dikenakannya.

Tugas utama Pasukan Oranye itu, antara lain, membebaskan kali-kali di Jakarta dari tumpukan sampah, menjaga kedalaman kali dari proses pendangkalan, dan melindungi aliran air tetap berjalan lancar.

“Kalau aliran air di kali-kali dan sungai-sungai itu lancar, proses penyurutan genangan di kala banjir pun akan lebih cepat,” kata Ahok, kala itu.


Kondisi aktual salah satu sisi dari kali di kawasan pemukiman Pulomas, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Foto diambil Senin, 31 Juli 2017. (Foto: Jefri Marpaung – IGS Berita).*

Kini, kondisi kali-kali yang sempat bersih itu kembali terlihat memprihatinkan.

Aneka sampah rumah tangga mulai memenuhi lagi kali di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Begitu juga dengan badan kali di kawasan perumahan Pulomas, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

Pemandangan nyaris serupa terjadi pula di saluran penghubung Kelurahan Palmeriem, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

Padahal, Pasukan Oranye masih belum bubar, meski sang pencetusnya telah masuk penjara karena tuduhan penistaan agama di arena pilkada.


Salah satu bagian dari saluran penghubung di Kelurahan Palmeriem, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Foto diambil Senin, 31 Juli 2017. (Foto: Jefri Marpaung – IGS Berita).*

“Saya nggak ngerti, begitu Pak Ahok berhenti jadi Gubernur, kegiatan-kegiatan membersihkan dan menjaga kali jadi seperti ikut berhenti. Berarti, selama ini, yang ditakuti itu cuma Pak Ahoknya, bukan aturan dan sistemnya,” kata Nora, 42, salah seorang warga di sekitar saluran penghubung Kelurahan Palmeriem, kepada IGS Berita, Senin (31/7).



Makan Gaji Buta

Selidik punya selidik, ternyata memang terjadi kemerosotan yang lumayan tajam pada kinerja para tenaga PHL yang ditugaskan khusus menjaga kebersihan kali —bahkan tak sedikit yang seolah makan gaji buta karena relatif sama sekali tak bekerja.

Salah seorang PHL di UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengakui, cukup banyak rekannya yang sekadar mendata kehadiran melalui finger print lalu pergi, tidak bekerja apa-apa, dan malah mencari penghasilan sampingan dengan memanfaatkan fasilitas yang mereka miliki.

“Ada yang nyambi jualan kopi, narik ojeg online, bahkan membabat rumput milik pihak lain demi mendapatkan upah tambahan untuk menambal penghasilan dari gajinya sebagai PHL yang sekitar Rp 4,9 juta per bulan,” kata salah seorang anggota PHL itu kepada IGS Berita.

Berdasarkan catatan IGS Berita, terdapat sekitar 105 tenaga PHL dari UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang bertugas di Kecamatan Pulogadung. Bahkan di Kecamatan Cakung jumlahnya lebih banyak lagi, 230 orang.

Namun, jumlah petugas sebanyak itu terbukti belum berhasil menyelamatkan kali-kali di sekitar Kecamatan Pulogadung dan Cakung dari tumpukan sampah.

Secara umum, kali-kali yang masih terlihat bersih hanyalah yang masuk kategori saluran primer (pintu air) dan sebagian saluran sekunder (saluran penghubung di jalan raya). Itu pun hanya yang berada di sepanjang jalan raya utama.

Menyikapi hal itu, Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Richard Jeremia, S. Sos., menjelaskan, penetapan jumlah petugas PHL di setiap wilayah itu didasari perhitungan kondisi lapangan, termasuk di dalamnya soal luas dan beban kerja yang dihadapi.

“Standar penghitungan kebutuhan tenaga PHL dilakukan dengan menggunakan yang namanya analisis beban kerja. Hal itu untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan memperhitungkan kondisi lapangan, terutama soal luas wilayah dan beban kerja yang dihadapi. Sistem pengawasannya dilakukan dengan monitoring setiap hari, yang dimulai dari pemantau, yaitu tenaga PHL sendiri. Laporan harian itu kami input dengan menggunakan sistem IT (Teknologi Informasi), termasuk WhatsApp,” kata Richard Jeremia kepada IGS Berita di kantornya, Jumat (28/7).

Terkait adanya indikasi tenaga-tenaga PHL “mubazir”, yang sekadar makan gaji buta tanpa kerja sebagaimana mestinya, Richard Jeremia mengibaratkannya seperti ajang “kucing-kucingan” antara maling dan polisi.

“Setiap kali polisi membuat teknik-teknik penangkapan baru, maling pun langsung mengantisipasi dengan menciptakan modus-modus yang juga baru. Bahkan, biasanya, malinglah yang duluan membuat modus baru, dan polisi menciptakan teknik untuk mengatasinya. Begitu polisi mendapatkan tekniknya, maling sudah membuat modus yang baru lagi,” kata Richard.

Meski begitu, Richard menyatakan akan mempelajari fenomena tersebut, dan mencari cara untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja para petugas PHL yang “nakal” itu. (jfm/tom).*

Lebih Lengkap dan Sumber : Klik Disini