Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencapai kesepakatan dengan Telegram terkait penanganan konten negatif. Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berjanji untuk membuka kembali layanan Telegram pekan depan.
Janji tersebut diutarakan oleh Dirjen Aptika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan. Bersama CEO Telegram Pavel Durov, pihaknya mengaku sedang menyelesaikan detail penanganan konten negatif di Telegram.
"Pekan depan sudah dinormalisasi,"ujar Semuel di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (1/8).
Sementara itu, Durov yang datang sendiri menemui Menkominfo Rudiantara dan jajarannya mengatakan pertemuan ini ditujukan untuk membahas teknis penanganan konten negatif, terutama terkait terorisme.
Langkah yang diambil adalah dengan membuka jalur komunikasi khusus yang menghubungkan langsung pemerintah dengan pihak Telegram.
"Kita harus siapkan langkah-langkah untuk menormalisasi atau unblock dalam satu minggu," kata Durov yang berpakaian serba hitam.
Pendiri Telegram tersebut menuturkan kesepakatan ini akan membuat jalur komunikasi lebih efisien ketimbang sebelumnya. Salah satu sebabnya adalah hadirnya moderator berbahasa Indonesia yang akan mengawasi aduan dari Kemenkominfo di kanal khusus tadi.
"Kami sudah membentuk kanal langsung yang akan membantu tim Menkominfo melaporkan konten yang membahayakan publik ke moderator kami sehingga waktu yang dibutuhkan akan berkurang secara signifikan," jelas Durov.
Namun Durov memberi penekanan bahwa kanal yang akan diawasi ketat hanya berlaku pada konten yang terdapat di kanal publik, tidak di kanal percakapan pribadi.
Selain itu, Durov juga berjanji akan bekerja dengan komunitas lokal untuk menindak permintaan pemerintah.
