Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono yang menyebut Presiden Joko Widodo dan PDIP membohongi rakyat seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), ternyata berbuntut panjang.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, tengah mempertimbangkan menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban Arief.

"Tim hukum kami mengkaji dan akan melakukan gugatan kepada yang bersangkutan. Karena dalam suatu pernyataannya menyebut kami menipu rakyat," kata Hasto, saat ditemui di sela-sela acara pembukaan pameran lukisan koleksi Istana Kepresidenan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017).

Dia mengingatkan, sebagai pemimpin partai politik dan legislator, Arief seharusnya berhati-hati saat mengeluarkan pernyataan maupun mengkritik.

Menurutnya, setiap pernyataan maupun kritik yang dilontarkan politikus dan legislator harus berdasarkan bukti.

"Sebagai politikus, dia seharusnya disiplin dalam berbicara dan bertindak. Tidak bisa menyampaikan pernyataan tanpa bukti, tanpa didukung hal-hal yang akurat, lebih-lebih karena sebuah kompetisi. Sebagai bentuk pengajaran, kami tengah mengkaji untuk melakukan gugatan," jelasnya.

Hasto mengklaim, PDIP selama ini berpolitik berdasarkan Pancasila bukan ideologi lain. Karenanya, ia tidak terima kalau PDIP disamakan dengan PKI.

"Itu pernyataan yang sangat berlebihan‎. Kami partai yang berlandaskan Pancasila. Dalam sebuah nafas perjuangan ini, dari rekam jejaknya kami kokoh berdiri, berpolitik di atas dasar Pancasila. Karena itu yang menuduh sembarangan, kami bersikap," tandas dia.

Sebelumnya, dalam keterangan tertulis, Arief menilai usulan Jokowi dan PDIP terkait ambang batas pemilihan presiden merupakan penipuan dan merenggut hak konstitusi ‎rakyat.

"Jokowi dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat, dan kurang sampai otaknya tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam berdemokrasi. Jadi, wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan menipu rakyat," kata Arie, Senin (31/7).

http://www.suara.com/news/2017/08/01...-akan-dituntut