Masyarakat kelas menengah yang cenderung menahan belanja (delayed purchase) mengakibatkan daya beli selama beberapa waktu terakhir melemah. Bahkan para pengusaha ritel mengeluh penjualan mereka anjlok hingga saat ini.

Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan selama sembilan bulan terakhir juga menunjukkan peningkatan pada simpanan jangka panjang (deposito) dan giro. Sementara, DPK dalam bentuk tabungan jangka pendek justru melambat.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, ada beberapa penyebab masyarakat saat ini menjadi lebih irit untuk berbelanja. Menurutya, berdasarkan survei Bank Indonesia (BI) Juni 2017, indeks ekspektasi dan kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi dan daya beli melemah selama enam bulan ke depan.

"Ini kan masalah trust. Dari sisi penghasilan, kondisi ekonomi juga. Awal tahun optimistis, tapi Juni menurun lagi kepercayaan konsumen. Artinya masyarakat menahan spending karena belum ada kepercayaan kepada kondisi saat ini," ujar Faisal saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Senin (31/7).

Baca Juga :

• Benarkah Online Shop Penyebab Anjloknya Toko Ritel dan Mal?
  
  
• Benarkah Daya Beli Masyarakat Turun?
  
  
• Usia Produktif di RI Banyak yang Bergaji Rendah Bikin Daya Beli Turun
  

Selanjutnya menurut Faisal, daya beli masyarakat yang menurun juga disebabkan oleh kebijakan perpajakan pemerintah mulai dari semester kedua tahun lalu, seperti tax amnesty. Meskipun hasilnya cukup baik, namun hal tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat menengah.

"Semester kedua 2016 itu bertepatan dengan drop-nya penjualan saat itu, dari beberapa pelaku semacam ada kekhawatiran dengan berjalannya tax amnesty. Mereka masih mengira-ngira, saya kena targetnya atau enggak? Kalau kena saya harus bayar berapa? Mereka berjaga-jaga dengan tabungan mereka," jelasnya.

Namun setelah tax amnesty usai, nyatanya daya beli juga tidak mengalami peningkatan. Pemerintah kembali mengeluarkan aturan perpajakan, seperti akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan rencana penurunan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

"Rekening yang awalnya diintip Rp 250 juta, sebelum akhirnya Rp 1 miliar, ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Kemarin juga ada rencana PTKP mau diturunkan, masyarakat semakin khawatir. Mungkin pemerintah ada lagi aturan berikutnya, juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap daya beli ke depan," kata Faisal.

Faisal juga mengatakan, masyarakat menahan belanja untuk mengantisipasi biaya-biaya yang harus dikeluarkan ke depannya dan terkait kebijakan ekonomi pemerintah.

"Mungkin pendapatan bisa saja bertambah, tapi kan biaya hidup dan salah satunya kebijakan ekonomi, seperti pajak, ke depannya masih diantisipasi masyarakat," ucapnya.

Sumber: https://kumparan.com/dewi-rachmat-k/...-ini-alasannya