Jakarta - Peneliti lembaga survei SMRC Sirojudin Abbas menyebut Ketum Gerindra Prabowo Subianto pernah dipecat oleh Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih di militer. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan pernyataan itu tidak benar.

"Itu tidak benar. Pertama, Pak Prabowo itu tidak pernah dipecat," tegas Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Fadli menjelaskan, Prabowo mengalami pergantian jabatan dari Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) menjadi Komandan Sesko pada Mei 1998. Dia kembali menegaskan, Prabowo diberhentikan oleh Presiden BJ Habibie dengan hormat pada bulan November di tahun yang sama.

"Memang pada waktu setelah Mei (1998) itu ada pergantian sebagai Pangkostrad, kemudian beliau menjadi Dan Sesko. Diberhentikan dengan hormat oleh presiden RI ketika itu, Presiden Habibie, Itu baru pada bulan November tahun 1998," ungkap Fadli.

"Jadi dicatat, itu diberhentikan dengan hormat kok," sambung Wakil Ketua DPR tersebut.

Fadli menuturkan, Prabowo memang tidak menerima surat pemberhentian dirinya karena saat itu sedang berada di Yordania. Kepergian Prabowo ke Yordania untuk menghindari fitnah yang tengah berkembang di Indonesia kala itu, namun sudah atas izin Presiden Habibie.

"Dan Pak Prabowo ketika itu sedang berada di Yordania. Suratnya juga tidak ada diberikan gitu," kata Fadli.

Pemberhentian itu diketahui Prabowo justru dari radio. Meskipun belum menerima surat pemberhentian dirinya, Prabowo disebut Fadli sudah menerima keputusan itu.

"Beliau sih menerima itu," ujar Fadli.

Dalam sebuah diskusi di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta, Minggu (30/7), peneliti lembaga survei SMRC Sirojudin Abbas berbicara soal isu koalisi Gerindra dan Demokrat di Pilpres 2019. Menurutnya, Prabowo dan SBY sangat tidak mungkin membentuk koalisi karena faktor sejarah.

"SBY salah satu jenderal yang merekomendasikan Prabowo dipecat. Posisi pandangan itu, mana mungkin SBY merekomendasikan atau mendukung jenderal yang akan dipecatnya," ucap Abbas.

Pernyataan Abbas menuai kontroversi dari kedua kubu partai. Ketua Divisi Komunikasi Partai Demokrat Imelda Sari menyebut keputusan pemberhentian Prabowo dari militer bukan semata-mata kebijakan SBY, melainkan mengacu pada keputusan TNI Angkatan Darat.

Kubu Gerindra pun merespons pernyataan Abbas. Partai besutan Prabowo itu meradang dan menyebut SMRC tendensius dalam melontarkan pernyataan.

"Statement tersebut menurut saya sangat tendensius. Lagi pula pertemuan kemarin nggak bicara pilpres," kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Baik Gerindra maupun Demokrat mengaku, dalam pertemuan SBY-Prabowo beberapa waktu lalu, tak ada sama sekali pembahasan soal Pilpres 2019. Pertemuan itu hanya silaturahmi dan membahas permasalahan bangsa saat ini.

Terlepas dari kontroversi pemecatan Prabowo oleh SBY, satu fakta yang sudah pasti ialah Prabowo memang berhenti dari militer. Untuk diketahui, surat DKP (Dewan Kehormatan Perwira) yang pernah beredar bertuliskan salah satu kesalahan Prabowo melaksanakan pengendalian operasi dalam rangka stabilitas nasional, namun operasi tersebut bukan kewenangannya, melainkan Panglima ABRI. Prabowo juga tak minta izin saat ke luar negeri kepada KSAD maupun Panglima ABRI.