Ombudsman RI menemukan adanya praktik maladministrasi pada saat Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017. Salah satunya adalah praktik jual beli kursi yang masih kerap terjadi.

Komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedi, mengatakan, selain jual beli kursi ada juga permasalahan lain yang masih terjadi saat PPDB 2017. Ia menyebut permasalahan tersebut terus berulang tiap tahunnys.

"Di beberapa daerah ditemukan juga sistem online PPDB tidak beroperasi dengan baik (server down)," kata Suaedi di Kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (31/7). Dalam pemaparan maladminstrasi oleh Ombudman ini turut hadir Mendikbud Muhadjir Effendy.

Baca Juga :

• Kepsek SMAN 27 Kota Bandung Kena OTT Pungli
  
  
• Minta Sumbangan Wali Murid, Wakil Kepsek Terjaring OTT Saber Pungli
  
  

Ombudsman juga mengkritik soal sistem zonasi yang mulai diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Suaedi sistem tersebut belum jelas.

"Sistem tersebut tidak memiliki indikator yang jelas tentang batasan wilayah calon peserta didik baru yang tidak mempertimbangkan kondisi demografi dan geografi wilayah tersebut. Hal tersebut membuat kepala daerah dan sekolah kebingungan menentukan zonasi," ungkapnya.

Ada lagi masalah pungutan liar yang disorot Ombudsman. Menurutnya persoalan pungli ini masalah klise yang seharusnya tak boleh terulang lagi.

"Beberapa sekolah ditemukan memungut biaya administrasi pendaftaran dan uang bangunan," jelasnya.

"Masih ada juga ditemukan sekolah yang melakukan diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus," sambung dia.


Sumber : https://kumparan.com/wisnu-prasetyo/...kait-ppdb-2017