Ironi, RI negara maritim malah import garam dari Australia...
judulnya ngga bisa di edit mod (i)nya ilang

Merdeka.com - Keberadaan garam dapur di beberapa daerah di Indonesia mulai langka dan sulit didapat. Selain langka, harganya di tingkat pedagang naik hingga dua kali lipat.

Seorang pedagang di Pasar Gondangdia, Jakarta Pusat, Ningsih (45) mengatakan stok garam yang kosong berdampak pada melonjaknya harga garam hingga dua kali lipat. "Harga garam naik kalau minggu kemarin Rp 2.000 sekarang menjadi Rp 5.000 per bungkus," kata Ningsih seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Selasa (25/7).

Menurut Ningsih, sudah sebulan produsen garam tidak mengirim stok garam.

"Laut Indonesia itu berlimpah dan pengangguran banyak. Kenapa pemerintah tidak mendirikan pabrik garam? Untuk mengurangi pengangguran."

Keberadaan garam dapur di Mojokerto, Jatim juga langka dan sulit didapat.

Selain langka, harganya di tingkat pedagang naik hingga dua kali lipat. Salah satu pedagang di pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto, Khusnul Fauziah menegaskan, sejak sebulan terakhir harga garam dapur mengalami kenaikan.

"Kalau biasanya satu bungkus kecil hanya Rp 1.000, sekarang menjadi Rp 2.000 di tingkat pengecer," kata Khusnul, Senin (24/7).

Kelangkaan garam mengakibatkan sebagian perajin ikan asin berbalik haluan membuat ikan asap.

"Ada sebagian perajin ikan asin yang sudah berbalik haluan menjadi perajin ikan asap sebab garam sulit di dapat," kata Inang, seorang agen pemasok garam kasar asal Surabaya ke Ambon.

Lalu, apa sebenarnya membuat garam langka?

Ketua Komisi Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf mencurigai adanya unsur kesengajaan dalam kasus kelangkaan garam yang berakibat melambungnya harga.

Mahalnya garam disinyalir akibat pengurangan pasokan di pasaran.

"Tingginya harga garam ini memang ada akibat produksinya turun karena faktor cuaca. Tapi di lapangan yang kita lihat harganya lebih tinggi dari yang diperkirakan," ujar Syarkawi kepada wartawan disela acara temu publik KPPU dengan pelaku UMKM di Balai Kota Solo, Senin (24/7).

Syarkawi menduga ada kesengajaan untuk mengurangi pasokan garam. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena rantai distribusi garam sangat panjang.

"Selain itu, ada orang-orang tertentu yang menguasai rantai distribusi garam yang sengaja mengurangi pasokan garam sehingga harga menjadi tinggi," katanya.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti mengatakan, kelangkaan garam terjadi akibat iklim yang kurang baik. Kekurangan stok garam nasional terjadi karena petambak garam di beberapa daerah sentra penghasil garam belum mulai panen.

Guna menanggulangi masalah yang terjadi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk verifikasi lapangan.

"KKP telah membentuk tim verifikasi yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait, untuk melakukan kajian terhadap kebutuhan bahan baku garam konsumsi," katanya seperti ditulis Antara, Selasa (25/7).

Tim verifikasi itu terdiri dari Kementerian Koordinator Kemaritiman, KKP, Kemendag, Kemenperin, Bareskrim Polri, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil verifikasi ini akan ditelaah dan menjadi dasar penerbitan rekomendasi impor bahan baku garam konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku garam konsumsi pada tahun 2017.

Selain itu, KKP tengah menyusun regulasi pengendalian impor komoditas garam dengan berkoordinasi, serta memperkuat sinergi dengan sejumlah instansi terkait lain.

"Saat ini KKP juga sedang menyusun Peraturan Menteri KP tentang pengendalian impor komoditas pergaraman yang merupakan turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam," katanya.

Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan mengenai masalah ini.

Presiden Joko Widodo memastikan akan turun langsung untuk mengecek kelangkaan pasokan garam yang dalam beberapa waktu terakhir terjadi. Presiden Jokowi, sapaan akrabnya, akan menanyakan langsung ke menteri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait soal kelangkaan garam ini.

"Saya nanti akan cek langsung ke beberapa menteri dan BUMN terkait. Saya akan lihat masalahnya apa. Kalau ada masalah di pasokan, distribusi, ya itu yang akan kita selesaikan," kata Presiden Jokowi usai meresmikan pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Menurut Presiden Jokowi, dirinya telah menerima sejumlah keluhan yang disampaikan oleh kepala daerah ihwal kelangkaan garam ini. Dari keluhan yang disampaikan itu, kelangkaan salah satunya disebabkan karena produksi yang tengah menurun.

"Masalah garam memang disampaikan banyak oleh bupati, wali kota, dan gubernur. Kita ingat bahwa musim hujan sekarang ini juga agak mundur sehingga produksi garam di petani juga agak turun," ujar presiden.

Solusi dari pemerintahan Jokowi adalah impor 75.000 ton garam dari Australia.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan menunjuk PT Garam (Persero) untuk melakukan impor garam sebanyak 75.000 ton. Langkah ini diambil karena stok garam dalam negeri mulai berkurang dan harga naik hingga dua kali lipat.

"Kami tugaskan PT Garam untuk melakukan importasi sebanyak 75.000 ton setelah melakukan berbagai pertimbangan, hasil duduk bersama antara kementerian yang di koordinasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang produksi dalam negeri," katanya di Kementerian Perdagangan,Jakarta, Jumat (28/7).

Direktur Jendral Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Dermawan menambahkan, penugasan impor kepada PT Garam dikarenakan kelangkaan garam konsumsi dan menurunnya produksi garam pada bulan Mei sampai Juli.

"Produksi pergaraman on farm garam rakyat di tambah PT Garam Mei sampai Juli totalnya 6.200 ton, kalau dibandingkan kondisi normal di mana per periode setiap tahun adalah 2 sampai 2,5 juta ton per bulan 166.000 ton untuk garam rakyat saja belum dengan PT Garam, inikan terlihat sangat jauh," katanya.

Agus, berharap setelah penugasan yang diberikan kepada PT Garam, setelah bulan Agustus produksi garam akan berangsur normal dan membaik.

"Kami harap setelah agustus berangsur normal, jangan khawatir," katanya.

Agus mengatakan, penugasan impor kepada PT Garam diharapkan akan masuk pada tanggal 10 Agustus 2017 di 3 pelabuhan di Indonesia.

"Diharapkan PT Garam akan memasok garam sebanyak 75.000 ton pada 10 Agustus 2017 di 3 Pelabuhan, yaitu Pelabuhan Ciwandan (Banten), Tanjung Perak (Jawa Timur), dan Belawan (Sumatera Utara)," kata Agus pada konferensi pers, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (28/7).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan menambahkan, untuk penetapan harga garam di tingkat konsumen atau harga acuan belum bisa dipastikan untuk saat ini.

"Belum bisa dipastikan harganya, sekarang yang penting ada pasokannya terlebih dahulu. Nanti sebelum bulan Agustus akan dirapatkan kembali untuk harga yang ditetapkan," kata Oke.

Proses distribusi garam yang dilakukan oleh PT Garam (Persero) dan akan dikawal sampai akhir oleh Bareskrim yang terdiri dari Satgas Pangan.

Plt Dirut PT Garam, Budi Sasongko mengatakan, 75.000 ton garam bahan baku itu akan dipasok dari Australia. Australia dipilih karena lokasinya dekat dengan Indonesia.

"Kita sudah menghubungi pemasok di Australia. Australia paling dekat dan paling cepat. Tanggal 10 Agustus kita pembongkaran di 3 pelabuhan," kata Budi.

Langkah pemerintahan Jokowi ini menuai kritikan.

Wakil Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Amirullah Setya Hardi mengkritik kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang ingin mengimpor garam. Menurutnya, impor garam bukanlah solusi akhir dalam mengatasi kelangkaan komoditas itu di lapangan.

"Impor tidak ada masalah untuk menutup kelangkaan. Namun perlu dilanjutkan dengan solusi jangka panjang dengan mendorong nilai tambah produksi petani garam," kata Amirullah di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (28/7).

Menurut Amirullah, terjadinya kelangkaan garam bisa disebabkan dua aspek utama yakni pasokan dan permintaan. Persoalan pasokan, perlu diperhatikan karena di antaranya menyangkut ada atau tidaknya kendala dalam memproduksi garam.

"Kendala produksi bisa disebabkan cuaca, tidak tersedianya teknologi atau sarana prasarana pendukung produksi, atau justru petani yang enggan memproduksi garam karena harga di pasaran terlalu rendah," kata dia seperti ditulis Antara.

Sedangkan dari aspek permintaan, menurut Amirullah, juga perlu dipastikan apakah garam dari petani yang diminta oleh konsumen perantara betul-betul digunakan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, atau justru dijual ke luar wilayah yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

"Untuk konteks pasar Indonesia, jika permintaan garam lebih besar dari pasokan, maka perlu diwaspadai," kata dia.

Sebagai negara maritim, menurut dia, cukup ironi ketika kebutuhan garam masyarakat Indonesia justru ditutup dengan mengimpor dari luar negeri. Agar impor tidak menjadi ketergantungan, menurut dia, perlu ditempuh dengan memberikan kemudahan perizinan pemanfaatan lahan serta memberikan insentif untuk mendukung proses produksi para petani garam.

"Memberikan insentif berarti memberikan nilai tambah produksi garam. Dengan demikian kesejahteraan petani garam meningkat, produksi garam bisa terus berkelanjutan dan terhindar dari kelangkaan," tutupnya.

https://m.merdeka.com/uang/ironi-ri-...litnews-5.html