Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo tidak antikritik. Sebab, menurut dia, daya beli masyarakat, pengangguran, dan kemiskinan masih terjadi.

"Bagaimanapun jangan anggap semua kehidupan masyarakat sudah berjalan baik-baik saja tanpa perlu dikoreksi sedikit pun," ujar Didi dalam siaran persnya, Sabtu (29/7/2017).

Didi menegaskan, selama ini Partai Demokrat selalu mendukung program baik yang dijalankan Presiden Jokowi.

"Tetapi atas nama konstitusi dan amanat rakyat, partai kami dan partai mana pun sangat berhak memberi koreksi, masukan, dan kritik. Sekali lagi Pak Presiden jangan pernah padamkan semangat reformasi yang telah dibangun dengan susah payah," ujar dia.

Menurut Didi, Susilo Bambang Yudhoyono sudah dua kali terpilih menjadi presiden. Oleh karena itu, kata dia, sebagai mantan pemimpin, sangat wajar jika memberikan kritik dan masukan kepada pemimpin saat ini demi kemaslahatan bangsa.

"SBY tidak pernah sedikit pun anti terhadap kritik, sekalipun kritik itu keras bahkan kerap berlebihan. Tidak seorang pun yang pernah dituduh makar hanya karena berbeda pendapat apalagi hanya kritik," ujar dia.

Menurut Didi, ada beberapa hal yang membuat pemerintahan Jokowi dianggap otoriter. Misalnya, pemerintah mengajukan UU Penyelenggaran Pemilu yang tidak demokratis. Sejak awal, kata dia, memaksakan adanya presidential threshold 20 persen padahal ini pemilu serentak untuk pertama kalinya pada tahun 2019.

"Belum lagi adanya unjuk rasa yang sedikit-sedikit ditangkap, ada pihak yang dikriminalisasi, ormas dibatasi, dan dibubarkan dengan perppu tanpa persidangan, kritik di medsos ditangkapi dengan UU ITE dan juga banyak yang meyakini media telah dibuat jinak," ucap dia.

Jika dibiarkan, kata dia, maka sama dengan memadamkan semangat reformasi yang telah diraih dengan pengorbanan dan biaya tidak murah pada tahun 1998.

"Perlu diingat, Pak SBY juga adalah ketua umum suatu partai, justru kalau diam-diam saja melihat hal-hal yang tidak konstruktif, apalagi menyimpang dari koridor konstitusi tentu sama saja tidak menjalankan amanat rakyat dan konstitusi. Oleh karenanya, setiap parpol wajib mengawal dan menjaga amanat konstitusi. Itulah yang sedang dijalankan oleh Pak SBY sebagai Ketum Partai Demokrat," tandas Didi.

Presiden Jokowi telah menyikapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mengkhawatirkan terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah.

Melalui akun Facebook resminya, Jokowi menyatakan, saat ini banyak pihak yang mengawasi kerja pemerintah. Mulai dari media, LSM, dan DPR mempunyai peran penting dalam mengawasi pemerintah.

"Bahkan rakyat juga bisa mengawasi langsung," ucap Jokowi dalam akun Facebooknya yang diunggah Jokowi sekitar dua jam lalu, Sabtu (29/7/2017).

Karena banyak yang mengawasi, maka Jokowi menganggap tidak ada lagi kekuasaan yang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah. "Tidak Ada kekuasaan absolut," tegas Jokowi.