ISU suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih akan terjadi pada Pilkada 2018. Itu akan menjadi bagian dari politik identitas serta kesewenangan dari calon petahanan. Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung Adie Togarisman menyebut isu itu masih akan hadir bersama isu-isu lain seperti politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta kecurangan saat tahapan pilkada berlangsung. “Isu-isu yang banyak hadir di 2017 masih akan ada di 2018. Petahana kami yakini masih akan menggunakan posisinya untuk memo­pulerkan program populer atau yang berhasil menjadi seakan hak milik. Kesewenangan petahana juga berpotensi dalam hal menggerakkan dukungan ASN,” kata Adie dalam Rapat Koordinasi Penanganan Isu-Isu Politik Nasional dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Ar­yaduta, Jakarta, kemarin.

Dalam acara yang diselenggarakan Direktorat Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tersebut, Adie meyakini Pilkada 2018 akan menjadi ajang menyusun strategi bagi parpol di Pilpres dan Pileg 2019. Ajang Pilkada 2018 juga jadi tempat masyarakat melihat adu kekuatan dan program dari tokoh negeri serta elite parpol. Untuk itu, pencegahan potensi konflik pun penting untuk dilakukan. Ia menyebut selama ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) sudah maksimal dalam kinerja mereka. Evaluasi yang ada pun akan menjadi bahan bagi program kerja Gakumdu ke depan. Meski demikian, Adie mengeluhkan Gakumdu yang baru dilibatkan dalam hal penindakan semata. Padahal, kejaksaan pun memiliki intelijen yang dapat bekerja sama dengan Gakumdu. Fungsi intelijen setiap badan pun dapat dilibatkan dalam pencegahan. “Selama ini Gakumdu hanya dilibatkan dalam penindakan ketika sudah masuk ranah pelanggaran. Saya kira itu tidak efisien. Kami di kejaksaan kan punya intelijen juga yang bisa bekerja sama dengan Gakumdu dan bisa dilibatkan dalam pencegahan konflik ataupun pelanggaran kecurangan maupun kejahatan pilkada,” ujarnya.

Kepala Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Lutfi Lubihanto menambahkan, untuk pencegahan potensi konflik dan kerawanan kejahatan selama Pilkada 2018, saat ini pihaknya sedang menganalisis serta membuat peta kerawanan. Dengan banyaknya daerah serta padatnya penduduk yang akan terlibat dalam Pilkada 2018, Lutfi menyebut tahun depan bisa menjadi tahun politik yang lebih panas daripada 2017. “Bisa jadi demikian karena momennya berdekatan dengan pileg dan pilpres,” ungkapnya. Lutfi mengungkapkan Baintelkam memetakan berdasarkan data kriminalitas, karakteristik daerah, faktor kependudukan, serta data konflik horizontal yang pernah terjadi di suatu daerah. “Jadi kami memetakan bukan dari aspek politik, melainkan kerawanan sosial dan kriminalitas yang ada di daerah tersebut. Seperti Aceh dan Papua itu kami anggap rawan karena memang di 2017 juga terjadi kerawanan keamanan dalam proses pilkadanya.”

Harus diwaspadai
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menyebut Pilkada 2018 harus diwaspadai berbagai pihak. Hal itu disebabkan 67,3% penduduk Indonesia akan memilih dalam pilkada tahun depan. Meski optimistis dalam pelaksa­naannya, Tjahjo ingin agar berbagai pihak optimal dalam hal pencegahan. Ia meminta kesbangpol dan sekretaris daerah dapat menjadi satu tim. Kesbangpol harus menjalin komunikasi intens dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang ada, sedangkan sekda diminta untuk tidak ragu mengeluarkan anggaran dalam pembahasan anggaran bagi penyelenggaraan pilkada dan pengamanan yang melibatkan unsur TNI dan Polri.