JAKARTA KOMPAS.com - Aplikasi telegram dinilai mengancam kesatuan bangsa. Sebab, aplikasi tersebut kerap digunakan oleh kelompok-kelompok radikal dalam berkomunikasi lantaran dienkripsi sehingga sulit disadap pemerintah.

"Ini salah satu kedaulatan digital," ujar Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto dalam suatu diskusi di Universitas Pertamina, Jakarta, Sabtu (29/7/2017).

Ia menegaskan, pemerintah tidak melarang aplikasi sejenis digunakan masyarakat. Namun, sedianya penyedia layanan aplikasi juga menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Sesuai Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik (UU ITE), kata Henry, pemerintah mengambil langkah pemblokiran terhadap aplikasi tersebut.

Ayat tersebut berbunyi, "Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

"Aplikasi-aplikasi silakan masuk, tapi hormati kedaulatan digital di negeri ini," kata dia.

Telegram resmi diblokir pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, aplikasi Telegram cukup masif digunakan oleh kelompok teroris.

Telegram memiliki sejumlah keunggulan yang dianggap menguntungkan bagi kelompok tersebut karena privasi penggunanya terjamin.

"Ini jadi problem dan jadi tempat saluran komunikasi paling favorit oleh kelompok teroris," ujar Tito di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (16/7/2017).

Tito mengatakan, anggota chat group di Telegram bisa mencapai 10.000 orang. Terlebih lagi, grup di aplikasi tersebut dienkripsi dan sulit dideteksi.

Karena Telegram menjamin privasi penggunanya sehingga sulit disadap. Tito mengatakan, pemblokiran ini antara lain tindaklanjut permintaan Polri untuk mengatasi masalah tersebut.