Usai melantik Badan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Joko Widodo, sudah mengizinkan dan mengamanatkan agar dana yang besar dari anggaran haji, bisa dimanfaatkan untuk sektor produktif. Jokowi juga meminta BPKH untuk mengkaji mengenai pemanfaatan di sektor-sektor infrastruktur yang dapat memperolah keuntungan besar.

Menurut Presiden Jokowi, jika dana haji yang besar tersebut dikelola sebagai dana pembangunan infrastruktur, maka ke depannya dana haji akan mengalami penurunan.

“Sehingga dari keuntungan itu bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya, sehingga nanti (biaya haji) menjadi lebih turun terus,” kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 27 Juli 2017.

BPKH diminta untuk meniru negara lain, yang pengelolaan dananya dinilai cukup bagus. Dengan pengelolaan yang baik bisa memberikan keuntungan lebih, terutama yang akan berangkat haji. Apalagi, potensi keuangan haji Indonesia paling besar dibanding negara lain.

Banyak infrastruktur, yang menurut Jokowi bisa dinvestasikan oleh dana haji itu. Seperti jalan tol yang hendak dilepas, menurut Jokowi, bisa juga diberi kesempatan agar diakuisisi dari dana haji.

“Sudah saya perintahkan untuk segera melihat pengelolaan haji ini, terutama tabungan haji di Malaysia yang pengelolaannya saya kira sangat baik. Pelabuhan, yang aman-aman ini, jalan tol, pelabuhan, ya nggak mungkin toh sampai rugi kalau naruhnya di situ. Bukan di tempat-tempat yang memiliki resiko tinggi,” kata Jokowi.

“Kalau (dana haji dimanfaatkan) jalan tol, pelabuhan, airport, nggak akan ada ruginya. Dan itu sudah saya sampaikan agar dana haji kita berikan peluang untuk di taruh yang enak-enak saja, yang beresiko jangan, karena ini dana umat, hati-hati,” tandas dia.

Rencana menginvestasikan dana haji untuk pembiayaan proyek infrastruktur sebelumnya disampaikan Presiden Joko Widodo saat menerima panitia seleksi calon anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Senin, 12 Maret 2017 lalu.

Menurut Jokowi, investasi dana haji yang jumlahnya mencapai Rp90 triliun itu harus dilakukan secara profesional, dan bisa menguntungkan. Salah satunya adalah melakukan investasi dalam upaya pemerintah membangun infrastruktur yang membutuhkan dana yang juga tidak sedikit.

“Ini sebuah potensi yang sangat besar. Kurang lebih ada Rp80 sampai Rp90 triliun. Jumlahnya triliun, bukan miliar, Rp93 triliun yang ini kalau dimanfaatkan dengan baik, ditaruh di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang besar, juga akan mempercepat pembangunan negara kita,” kata Jokowi dalam sambutannya di peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan peresmian pembukaan Silatnas Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Sejauh ini, Kementerian Agama menempatkan dana haji ini di tiga instrumen keuangan, yakni Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan deposito berjangka berbasis syariah.

Direktur Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama, Ramadan Harisman, mengatakan per 31 Desember 2016, penempatan dana haji di SBSN sebesar Rp35,65 triliun, deposito berjangka syariah sebesar Rp54,57 triliun, dan SUN sebesar sebesar US$10 juta atau Rp136 miliar. Sedangkan jumlah DAU pada tahun 2016 ditaksir mencapai Rp3 triliun lebih.

sumur ngutang

DANANYA ADA... (ADA APBN, DANA NGEPET DARI TAIPAN, DANA HAJI) TINGGAL MAU KERJA ATAU TIDAK?