Pada tanggal 19 Oktober 2017 nanti, tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam pemerintahan di Republik ini. Banyak pihak mengakui mereka berhasil menapaki tiga tahun ini dengan prestasi yang tak bisa dipandang sebelah mata, kendati tak sedikit juga yang sinis dan ngotot mengklaim pemerintah gagal. Memang harus diakui suara sumbang di luar pemerintahan terus berdengung seolah apa yang dilakukan pemerintah dan terutama Presiden Jokowi selalu salah. Namun di tengah kondisi itu, Presiden Jokowi dan para pembantu-pembantunya di kementerian terus bekerja memperbaiki kondisi bangsa. Adapun klaim bahwa Jokowi-JK gagal dengan sendirinya terbantahkan dengan kenyataan di depan mata akan pencapaian-pencapaian yang diraih pemerintah dengan kerja keras. Program paling nyata terkini adalah keberhasilan Tax Amnesty yang menandai hamper 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK. Tax amnesty dengan tebusan hampir Rp 100 triliun dan total deklarasi harta mencapai sekitar Rp 3.300 triliun adalah indikator keberhasilan pemerintah membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keberhasilan Tax Amnesty di samping karena peran masyarakat, wujud kerja keras para pegawai Direktorat Jenderal Pajak, juga tak bisa dilepaskan dari keterlibatan Presiden Jokowi yang turun langsung mengawal program ini.

Indonesia Sentris
Secara garis besar, prestasi yang sangat layak dicatat dari pemerintah adalah pemerataan pembangunan. Bagaimana Presiden Jokowi sangat memperhatikan pembangunan di pelosok-pelosok Tanah Air hingga pulau-pulau terluar Indonesia, adalah wujud komitmen pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, tanpa kecuali. Yang terkini adalah diresmikannya Bandara Miangas. Sebagai pulau yang memiliki posisi paling utara dari wilayah Indonesia, jarak dari Miangas ke Filipina hanya 48 mil laut, sedangkan ke Melonguane, Ibukota Kabupaten Kepualauan Talaud berjarak 129 mil laut dan ke Manado memiliki jarak 227 mil laut. Sebelumnya Presiden mendatangi Papua untuk memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) dijual murah di pulau tersebut. Harga BBM di Papua yang dulu sangat tinggi kini sama saja dengan harga di pulau Jawa.

Pembangunan-pembangunan di berbagai pelosok itu adalah bagian dari ssrategi Indonesia Sentris sebagai antitesis dari pembangunan Java sentris yang diterapkan pemerintah-pemerintah era sebelum Jokowi. Tak tanggung-tanggung dana Rp 313.5 triliun untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia termasuk waduk-waduk, jalan, jembatan dan sarana-sarana penting lainnya. Pemerintah Jokowi juga tercatat telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 kilometer, jalan tol sepanjang 132 kilometer dan jembatan sepanjang 16.246 meter atau 160 jembatan Kereta api bukan hanya milik Pulau Jawa. Tapi juga ada di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Tahun 2015 lalu, pemerintah telah membangun jalur rel kereta api sepanjang 179,33 kilometer spoor. Sementara, target yang harus diselesaikan pada tahun 2016 ini yakni sepanjang 271,5 kilometer spoor. Sementara itu di bidang perumahan rakyat, hingga kini sudah 10.497 unit rumah susun yang dibangun pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rumah susun ini dibangun sejak tahun 2015 .

Pada bagian lain, program tol laut yang sering diolok-olok lawan politik Jokowi juga sudah berjalan. Pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai Simpul Jalur Tol Laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan nonkomersil. Sebanyak 41 pelabuhan sedang dalam pembangunan. Target pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada 2019. Pemerintah juga akan menyiapkan kapal-kapalnya, yaitu sebanyak 3 kapal pada 2015 dan 30 kapal ditargetkan pada 2016. Berbagai prestasi itu hanya sekelumit dari yang tampak pada pemerintahan Jokowi-JK dua tahun ini. Masih banyak pembangunan yang layak masuk catatan penting, namun daftarnya terlalu panjang bila dituliskan semua di sini. Yang pasti pemerintahan Jokowi-JK setapak demi setapak telah menunjukkan bahwa mereka komit membangun bangsa dengan sepenuh hati. Pembangunan yang merata, untuk seluruh rakyat Indonesia.