Jakarta -
Pertemuan SBY dan Prabowo Subianto di Cikeas semalam tak membuahkan kesepakatan koalisi. Ternyata memang dua orang ini sulit bersatu.

"Memang agak aneh pertemuan ini. Prabowo dan SBY tidak ada sejarahnya bersatu. Hubungan PD dan Gerindra tidak pernah juga jadi koalisi," kata pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Jumat (28/7/2017).

Dari pernyataan SBY setelah pertemuan tersebut, jelas tak ada kesepakatan penting di antara keduanya. SBY menyebut pertemuan itu biasa saja dan meskipun ada kesepakatan kerja sama, tetap saja tak ada bangunan koalisi.

"Kerjasama tanpa koalisi, berarti gagal deal. Itu hubungan tidak jelas, hubungan tanpa status. Jadi kerjasama seenaknya saja, kalau enak sama-sama kalau nggak enak ya sendiri-sendiri. Karena memang tidak ada sejarahnya bisa jalan bersama," kata Hendri.

"Ya begitulah ciri-ciri Demokrat, maunya main aman," imbuhnya.

Seperti diketahui, hasil pertemuan di Cikeas semalam, SBY dan Prabowo sepakat bekerja sama namun tanpa jalinan koalisi. "Sejumlah hal kami bahas dan diskusikan dalam pertemuan pada malam hari ini antara pemimpin Gerindra dan Partai Demokrat, yang jelas kami bersepakat untuk terus akan mengawal negara ini. Mengawal perjalanan bangsa Indonesia dalam kapasitas kami dari posisi kami, agar negara ini perjalanan bangsa ini mengarah kepada arah yang benar. Sehingga apa yang dilakukan oleh negara benar-benar untuk kepentingan rakyat," kata SBY dalam konferensi pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7/2017).

Kerja sama tersebut ditekankan SBY tak hanya dalam kepentingan politik, namun dalam wujud gerakan moral. Mereka sepakat untuk bergerak jika aspirasi rakyat tak lagi didengar pemerintah.

"Kami memikirkan sebuah gerakan moral dilakukan, tidak hanya gerakan politik tetapi juga gerakan moral. Gerakan moral ini diperlukan manakala perasaan dan pikiran rakyat dicederai. Kalau kami merasakan rakyat kita di seluruh Tanah Air perasannya, kepentingannya, aspirasinya, tidak didengar oleh penyelenggara negara, wajib hukumnya kita mengingatkan kita memberikan koreksi, sah," kata SBY.

"Gerakan seperti ini juga juga secara moral dibenarkan, tetapi semuanya berdasarkan demokrasi. Gerakan yang proper dan bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan percayalah kami tidak akan merusak negara. Sebab kalau tidak dilakukan dengan proper, beradab, demokratis, merusak negara, justru gerakan kami yang secara politik dan moral tidak baik," pungkasnya.


(van/tor)
https://news.detik.com/berita/d-3577...274.1499954577