Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menyambut baik pertemuan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, di Cikeas, Kamis (27/7) malam ini.
"Ya bagus ya. Seharusnya para pimpinan utama, apakah pimpinan parpol, ormas, TNI, Polri, mereka saling berguyub dan bertemu. Saling bersilaturahim. Saya kira itu salah satu penawar dari kegersangan adanya macam-macam kondisi," ujar Hidayat di DPR, Jakarta, Kamis (27/7).
Menurutnya, pertemuan-pertemuan tersebut sangat penting seperti saat para pemimpin bertemu di milad MUI semalam. Hidayat menyebut, PKS sudah sangat biasa bertemu dengan Prabowo maupun SBY di berbagai kesempatan.
"Kami sangat mendukung dan saya berharap beliau berdua bisa terus melahirkan pencerahan bagi kehidupan berdemokrasi dan kehidupan berbangsa bernegara yang rukun, damai, taat pada pancasila dan undang-undang dasar," tambahnya.



Meski demikian, ia tidak mau banyak berspekulasi tentang kemungkinan adanya koalisi antara Demokrat dengan Gerindra di Pilpres 2019. Apalagi, UU Pemilu baru saja selesai dan masih akan diajukan ke MK. Hidayat mengatakan dari UU Pemilu itu bisa lahirkan 3 koalisi.
"Kalaupun ditetapkan 20 persen, bisa jadi ada 3 kelompok atau 3 capres. Kita lihat saja nanti. Kalau 0 persen, akan semakin banyak lagi (calon presidennya). Itulah yang kami perjuangkan kemarin. Itu sesuai UUD, keputusan MK dan harapan masyarakat Indonesia secara umum karena akan menghadirkan capres yang lebih banyak, lebih kompetitif. Itu pun akan mendorong Pak Jokowi untuk bekerja lebih giat lagi," paparnya.
Namun, Hidayat mengaku PKS akan tetap natural sebagaimana pada Pilpres 2014 lalu. Jika misalnya akan ada koalisi antara Demokrat dan Gerindra, ia mengaku pihaknya akan tetap baik-baik saja.
"Bagi kami enggak ada masalah. PKS nothing to lose dan kami akan bekerja untuk suksesnya pemilu 2019," pungkasnya.

Sumber : Kumparan

Padahal kemarin pihak yang menolak PT 20% alasan utamanya adalah prasangka jokowi akan memaksakan munculnya calon tunggal.
sekarang setelah UU dah diketok, komen Pak HNW malah bisa muncul 3 pasang.
berarti terjawab bahwa alasan utama adalah orang2 yang berambisi maju caprestakut gak dapat tiket.

Kalo ane sih setuju ada PT, biar gak terlalu ramai, tapi jangan 20%, 8-10% saja biar muncul calon2 alternatif lain.
tapi ya dah diketok sih, ditunggu hasil judicial review ke MK saja