JawaPos.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, masyarakat bisa melakukan penggulingan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai masalah hutang negara.

Menurut Yusril, Jokowi telah melanggar UU Keuangan, karena total utang pemerintah secara keseluruhan tidak boleh melebihi 30 persen dari APBN.

Dimana kata mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini mengaku utang yang dimiliki Indonesia sudah di atas 50 persen dari APBN. Sehinga Jokowi telah melanggar UU Keuangan.

Berita Terkait

Jokowi Minta Daerah Genjot Investasi dan Ekspor

Ini Tanggapan Jokowi Soal Kelangkaan Garam untuk Rumah Tangga

 

‎"Utang Indonesia sudah di atas 50 persen mustinya Presiden sudah bisa impeachment‎," ujar Yusril saat ditemui di Gedung Bank Bukopin, Cawang, Jakarta, Selasa (25/7).

Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengaku, seharusnya Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu tentang utang, ketimbang mengeluarkan Perppu Ormas. Karena dianggap lebih genting. Pasalnya hutang negara telah melewati batas 30 persen dari UU Keuangan.

"Jadi Jokowi baiknya mengeluarkan Perppu supaya hutang ‎negara bisa melebihi 50 persen," katanya.

Sekadar informasi, utang Indonesia per Januari 2017 ini sudah mencapai USD 320.28 miliar atau setara dengan Rp 4.274 triliun. Utang Indonesia ini naik dibandingkan dengan posisinya pada Desember 2016 sebesar USD 316.40 miliar.

(cr2/JPC)

Sumur : http://www.jawapos.com/read/2017/07/...di-impeachment

Nha...dunia terbalik khan...harusnya Jokowi itu keluarin perppu hutang bukan perppu ormas, jadi keadaan gentingnya itu di hutang negara yang sudah mencapai 4.274 T ( sudah melewati batas 30% UU Keuangan ). Sekedar informasi, beban utang yang ditanggung setiap penduduk di Indonesia mencapai USD 1.004 (setara Rp 13 juta). Jumlah itu lebih kecil dibanding Malaysia sebesar USD 5.272 (setara Rp 68 juta) per kapita, Argentina sebesar USD 6. 409 (setara Rp 83 juta), Turkey sebesar USD 5.122 (setara Rp 66 juta).