Sinyal Reshuffle Jilid 3 kian menguat, dan lagi - lagi salah satu nama menteri yang selalu menjadi sorotan publik adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Desakan publik terhadap Presiden Jokowi untuk mengganti Puan Maharani sebagai Menko PMK bukan kali ini saja terjadi. Sejak Presiden Jokowi merencanakan untuk melakuka reshuffle jilid 1 pun, nama Puan Maharani kerap diperbincangkan oleh masyarakat sebagai salah satu menteri yang layak diganti.

Dalam sebuah survei yang dilakukan sebelum Reshuffle Jilid 1 dilakukan, Puan mendapat penilaian yang terbilang cukup buruk yakni hanya 40,4% responden yang ingin putri Megawati Soekarnoputri itu dipertahankan, sebaliknya 59.6% ingin Puan diganti sosok yang lebih mumpuni.

Sejalan dengan itu, menurut hasil penelitian Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), sebagian besar masyarakat menginginkan menteri yang berasal kalangan professional dan akademisi dibandingkan elite politik.

"Hasil ini sejalan dengan survei tatap muka yang dilakukan kedaiKOPI sebelumnya pada 24-30 April 2015. Survei dilakukan kepada 450 responden yang tersebar secara proporsional di 45 kelurahan terpilih di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi. Sebanyak 48% responden merekomendasikan Presiden memberikan tambahan kursi menteri bagi kalangan profesional atau akademisi," papar Hendri Satrio, Minggu (28/6/2015).

Tidak hanya melalui survey, di media sosial sendiri para netizen juga ikut mengkritisi kinerja Puan yang dinilai minim prestasi dan layak untuk diganti.

"Kinerja puan maharani bagus banget berarti ya,gk ada kasus pemerkosaan anak smp,dan rapot bagus,harusnya dpt gelar mntri trbaik," sindir akun hilal @hilaloow melalui twitter.

"haha menteri di reshuffle, mau nanya Puan Maharani prestasinya apa ya? kok bisa aman," kicau akun twitter @rithmaespinoza.

Ada juga yang bahkan mengait - ngaitkan keputusan Presiden Jokowi kala tidak mengganti Puan Maharani karena alasan kedekatan Puan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri

"Puan maharani kenape ga d ganti pak @jokowi ?? ga berani ama bu megawati ya," tulis akun @ApniNury melalui twitter.

Saat mengemukakan pendapatnya menjelang Reshuffle Jilid 2 tahun 2016 lalu, Pengamat politik asal Universitas Padjajaran, Idil Akbar menyarankan agar Presiden Jokowi segera mengganti Puan Maharani sebagai Menko PMK, mengingat kinerjanya yang cenderung minim prestasi.

"Beberapa menteri seperti Menko PMK Puan Maharani (PDIP, Menteri ESDM Sudirman Said (non parpol), Menkumham Yasonna H Laoly (PDIP) dan Mentan Amran menurut saya cukup layak untuk di-reshuffle," ujar Idil, Sabtu (2/4/2016).

Salah satu alasan kenapa Idil menyarankan Presiden Jokowi untuk mengganti Puan, karena Menko PMK ini kerap menimbulkan kebijakan yang kontroversial ditengah - tengah masyarakat, salah satunya terkait blunder ketika meluncurkan website Revolusi Mental yang anggarannya ditaksir mencapai Rp140 miliar.

"Itu sebenarnya merusak kinerja pemerintahan," sambungnya.

Sejalan dengan Idil, Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa salah satu kunci Presiden Jokowi untuk menaikkan popularitasnya di masyarakat adalah dengan mengganti Puan Maharani sebagai Menko PMK. Menurut Hendri, keputusan Presiden Jokowi dengan mencopot Puan dapat menaikkan citra Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang memiliki kendali penuh atas kekuasaan yang dimilikinya saat ini.

"Kalau Puan direshuffle, citra Jokowi naik lho. Sekarang gini, Puan sebagai menteri yang lebih layak direshuffle kalau menurut responden, jika diikuti keinginan itu maka akan meningkatkan citra Jokowi," ungkap Hendri dalam sebuah diskusi Jelang Reshuffle Jilid 1 di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/6/2015).

Pada reshuffle Jilid 3 yang kabarnya akan segera dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini, desakan tersebut masih terus bermunculan dimana - mana. Apalagi, Presiden Jokowi pernah mengungkapkan keinginannya untuk meningkatkan kinerja - kinerja kementerian yang dinilai masih kurang, baik saat mengumumkan hasil penilaian BPK maupun saat menggelar Sidang Kabinet Paripurna beberapa hari yang lalu. Lantas, melalui reshuffle jilid 3 inilah publik sedang menunggu kebijaksanaan Presiden Jokowi, apakah tetap mempertahankan Puan sebagai Menko PMK atau tidak. Tentu saja, semua kembali kepada Presiden Joko Widodo sendiri.