Acara Milad MUI ke-42 di Balai Sarbini. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin, mengimbau seluruh umat Islam untuk menjaga keutuhan NKRI dan memelihara Pancasila sebagai dasar negara. Imbaun itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Milad MUI ke-42 hari ini.
Dalam sambutannya Ma’ruf mengatakan, MUI hingga kini masih konsisten menjalankan perannya sebagai pelindung dan penjaga umat, sekaligus sebagai pengawal dan penjaga negara, melalu sejumlah upaya.

Salah satunya dengan membuat keputusan yang menyatakan pendirian NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia, dalam Komisi Fatwa MUI pada 2003.

“Oleh karenanya, sebagai bentuk implementasi kebangsaan dan tanggung jawab keumatan, umat Islam wajib memelihara Pancasila sebagai dasar negara dan keutuhan NKRI,” kata Ma’ruf di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).

Ma’ruf menegaskan, umat Islam juga berkewajiban menjaga negara dari segala bentuk pengkhianatan dari ideologi Pancasila. Pancasila sebagai negara, kata dia, merupakan kesepakatan para pendiri bangsa sejak awal yang tak bisa diubah lagi.
“Indonesia adalah wilayah kesepakatan, bukan negara kafir ataupun negara perang,” ucapnya.

Ma’ruf juga mengingatkan soal hubungan sosial antar umat beragama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kata dia, antara seorang muslim dengan pemeluk agama lainnya, harus saling berjanji untuk hidup berdampingan secara damai.

“Karena memang kita diperintahkan oleh agama menyayangi siapa saja di bumi,” ujar Ma’ruf.

Terkait penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia, Rais ‘Aam PBNU itu menegaskan perlu ada keselarasan antara agama dan sistem kepemimpinan yang sah.

“Keberhasilan sistem kedaulatan penuh yang ada di tangan rakyat, ditentukan oleh bagaimana sikap pemimpin yang sah. Dan antara agama dan kekuasan, merupakan dua pilar utama dan fundamental atas kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara,” kata Ma’ruf.

“Telah kita sepakati bersama dalam Rapat Kerja Nasional MUI 2016, bahwa MUI berpandangan pergantian kekuasaan yang tidak sesuai konstitusi (tak sah) akan menimbulkan bara yang lebih besar sehingga harus dicegah,” lanjutnya.

(kumparancom/suaraislam)

Sumber