Jakarta, CNN Indonesia -- "Baru habis beli makan, lagi jalan di trotoar sempit Roxy. Di depan ada ojek online lawan arah sambil gerung-gerung gas," curhat salah seorang netizen @BakaShiroKuma, kemarin, lewat akun Twitter-nya pada Koalisi Pejalan Kaki.

Ada pula aduan dari @orisjs. "Tolong ditindak @TMCPoldaMetro, motor masuk trotoar di depan kuburan Casablanca," tulisnya beberapa hari lalu.

"@DKIJakarta Nih, Pak. Banyak yang lewat trotoar di samping makam Karet Casablanca. Dikasih beton tetap saja dipinggirin. Coba dijaga, Pak. Enggak enak buat pejalan kaki," kata pemilik akun @rino_mulyo.

Temuan aduan ini pun langsung ditindaklanjuti oleh Koalisi Pejalan Kaki (KoPK) Jakarta.

Pada pekan ini, mereka kembali melakukan aksi selamatkan trotar di sepanjang jalur pedestrian Jalan Casablanca, Jakarta Selatan, yang berada di depan Tempat Pemakaman Umum Menteng Pulo.

Mereka juga membawa sepanduk bertuliskan 'Trotoar untuk pejalan kaki', untuk mengingatkan masyarakat terhadap fungsi trotoar yang sebenarnya.

Aksi selamatkan trotoar yang dilakukan KopK ini memang kembali menjadi perhatian pasca sebuah video yang memperlihatkan dua orang pengendara sepeda motor marah-marah, hingga menendang sepanduk yang dibawa KoPK, saat KoPK memblokir pengendara motor yang berusaha melewati trotoar di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, menjadi viral di media sosial.

Padahal aksi serupa sudah sering kali dilakukan KoPK sejak berdiri pada 2011 silam.

Soal prioritas pejalan kaki sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan itu mengamanatkan pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki.

Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan yang menyebutkan dengan jelas bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Namun, tampaknya tidak cukup untuk membuat pengendara motor sadar bahwa melintasi trotoar adalah bentuk pelanggaran.

Macet, selalu jadi alasan utama para pengendara motor untuk melintas di atas trotoar.


"Ketika penegak hukumnya tidak tegas, maka orang akan terus mencari-cari kesempatan. Lalu (melintas di trotoar) dianggap sebagai sesuatu yang lumrah," kata Koordinator KoPK Alfred Sitorus, ketika berbincang dengan CNNIndonesia.com, pada Sabtu (22/7).

Bukan hanya itu, trotoar yang diperuntukkan bagi para pejalan kaki juga kerap dipergunakan bagi pedagang kaki lima untuk berdagang.

Seperti di sekitar kawasan pusat perbelanjaan Tanah Abang.

Meski kawasan pedestrian di daerah ini sudah diperlebar hingga sepanjang lima meter sejak tahun lalu, para para pejalan kaki masih harus berjalan di badan jalan untuk menghindari lapak pedagang yang memenuhi trotoar.

Para pedagang sendiri sadar bahwa berjualan di trotoar jalan adalah sebuah pelanggaran.

Namun, dengan alasan tak punya modal untuk menyewa tempat di dalam bangunan utama, para pedagang malah rela bermain ‘kucing-kucingan’ dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja setiap hari.

"Ya, sebenarnya takut juga. (kalau ada petugas Satpol PP). Tapi mau gimana lagi, namanya nyari uang buat makan," kata Aida, salah seorang pedagang makanan yang berdiri di muka Blok B.

Malas Jalan Kaki

Hasil riset para peneliti dari Universitas Stanford, yang baru-baru ini diterbitkan di jurnal Nature, menyebutkan bahwa bangsa Indonesia adalah sekumpulan orang-orang yang sangat malas berjalan kaki.

Riset ini dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi pemantau aktivitas Argus yang ada pada ponsel 717.000 warga dunia dari 111 negara yang jadi partisipan.

Hasilnya menunjukkan bahwa Hong Kong menempati urutan teratas negara dengan penduduk paling rajin berjalan kaki dengan rata-rata 6.880 langkah setiap hari.

Sementara itu, Indonesia menempati posisi juru kunci dengan hanya 3.513 langkah per hari.

Masyarakat Indonesia bahkan tak mampu melewati rata-rata langkah kaki penduduk dunia yakni sebanyak 4.961 langkah per hari.

Menurut Alfred, salah satu penyebab rendahnya 'minat' orang Indonesia, khususnya Jakarta untuk berjalan kaki adalah masih kurangnya trotoar yang dimaksudkan khusus bagi para pejalan kaki.

Padahal, kata dia, pembangunan trotoar yang terstuktur dan sistematis, sangat dibutuhkan untuk turut membangun interkoneksi yang baik dalam stuktur suatu kota.

"Karena membangun trotoar itu bukan semata-mata untuk memfasilitasi pejalan kaki saja, tapi mengoneksikan seluruh kota. Ketika Anda bepergian menggunakan angkutan umum, seperti bus Transjakarta dan KRL, idealnya Anda ingin berjalan kaki hingga tempat tujuan," kata Alfred.



Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sendiri, pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menargetkan akan membangun sepanjang 2.600 kilometer trotoar pada 48 lokasi yang tersebar di 42 kecamatan di Jakarta.

Mulai dari kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat; Jalan Caringin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; kawasan Blok M, Jakarta Selatan; sekitar Rusun Daan Mogot, Jakarta Barat; sekitar kawasan Terminal Rawamangun, Jakarta Timur; dan kawasan Pluit, Jakarta Utara.

Namun, dengan anggaran Rp260 miliar per tahun, Pemprov DKI mengaku hanya sanggup membangun trotoar sepanjang 45 km selama satu tahun. Dengan penghitungan itu, maka target 2.600 km trotoar baru akan tercapai dalam 60-70 tahun ke depan.

Pembangunan trotoar juga tidak boleh dilakukan sembarangan. Terdapat standarisasi tertentu yang wajib diterapkan pada setiap pembangunan trotoar. Salah satunya terkait lebar trotoar yang tidak boleh kurang dari 1,5 meter.

Saat membangun trotoar, konsistensi kendaraan di lajur utama juga harus diperhatikan. Sehingga meski dibangun trotoar, lebar jalan tidak ada yang terpangkas sama sekali.

Juga kewajiban untuk memfasilitasi pejalan kaki yang memiliki keterbatasan fisik (disabilitas). Pemprov DKI harus membangun trotoar dengan ubin pengarah yang memiliki permukaan bergerigi dengan warna kuning mencolok.

Tinggi trotoar juga tidak boleh terlalu tinggi, atau terlalu landai. Selain itu, juga memasang portal di ujung-ujung trotoar untuk menghindari para pemotor yang hendak masuk, dan portal "S" untuk memfasilitasi para pengguna kursi roda.

"Hal ini yang sebenarnya sejak dua tahun lalu kami minta kepada pemerintah. Yaitu membangun rencana induk pembangunan trotoar. Dengan adanya rencana induk pembangunan trotoar," kata Alfred. “Meski Pemprov DKI mengaku memiliki keterbatasan anggaran, kita tetap bisa mendahulukan tempat-tempat dengan skala prioritas. Seperti di sepanjang halte Transjakarta dan stasiun kereta.” (asa)

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...otoar-jakarta/