PAN Tak Lagi Dianggap Bagian dari Koalisi Pemerintah



RILIS.ID, Jakarta—​ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menganggap Partai Amanat Nasional (PAN) bukan lagi anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Sikap PAN yang tidak sejalan dengan usulan pemerintah, sebenarnya secara materiel PAN sudah tidak ada dalam kerja sama partai-partai pendukung pemerintah," ujar Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, dalam pesan singkat di Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Karenanya, PDIP takkan sibuk-sibuk mendesak partai matahari terbit keluar dari koalisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Tanpa diminta pun, PAN sendirinya yang sudah mengambil keputusan tersebut," dalih legislator asal daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) I itu.

PAN kembali menunjukkan sikapnya yang berlainan dengan partai-partai koalisi. Teranyar, dalam merespons lima isu tersisa pada Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Pada rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/7/2017) hingga Jumat dini hari, PAN konsisten dengan presidential threshold (ambang batas presidensial) 0 persen yang ada di Paket B.

Sedangkan enam partai pro pemerintah lain, PDIP, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Hanura, memilih Paket A, di mana terdapat poin presidential threshold 20 persen.

Mengingat hasil pemungutan suara tentang waktu pengesahan RUU Pemilu 'berpihak' kepada KIH, maka PAN memilih walk out (keluar ruang rapat) dan diikuti tiga partai oposisi, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Demokrat.

'Pembangkangan' PAN

Sebelum peristiwa tersebut, beberapa kebijakan PAN lain diketahui berlainan 180 derajat dengan KIH. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017, misalnya.

Pada kontestasi kotak suara ini, PAN mulanya mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni, bersama PPP kubu Romahurmuziy dan PKB. Kemudian, mengalihkan dukungan untuk Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.

Padahal, PPP dan PKB justru 'kembali' ke koalisi PDIP, NasDem, Golkar, dan Hanura serta mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat pada putaran kedua.

Menyangkut rentetan aksi bela Islam (ABI) yang selalu mempersoalkan Ahok terkait kasus penistaan agama, PAN juga cenderung mendukungnya. Bahkan, salah satu insiator partai matahari terbit, Amien Rais, pernah naik ke mobil komando dan berorasi.

Sikap lain PAN yang mencolok dan tidak selaras dengan koalisi ialah dalam merespons Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Gerah dengan manuver PAN yang kerap berlainan tersebut, beberapa kader partai koalisi mendorong Presiden mengeluarkan Zulkifli Hasan cs dari KIH, termasuk Kabinet Kerja yang dikabarkan dilakukan dalam waktu dekat.

"Partai koalisi yang tidak punya komitmen kebersamaan dan selalu mengambil jalan berbeda dengan kebijakan pemerintah, sebaiknya keluar saja dari kabinet," demikian kata Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, meski tidak menyebut secara tegas ketika dihubungi, 14 Juli lalu.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, dengan jawaban diplomatis juga sependapat dengan Irma. "Memang fatsunnya setiap parpol yang mendukung dan menjadi bagian dari pemerintah itu, memiliki kesatuan langkah," ucapnya.

Pernyataan lebih frontal dan cenderung mencibir, diutarakan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, TB Hasanuddin dengan mengatakan, "Daripada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019."



sumber : http://rilis.id/pan-tak-lagi-diangga...emerintah.html