Indowarta.com– Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra terancam tak bisa ikut dalam pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal tersebut tentunya ada kaitannya dengan keputusan DPR mengesahkan UU Pilkada pada Kamis, 20 Juni 2017 lalu.

Pada saat itu DPR tetap menetapkan UU pemilu tersebut meskipun sejumlah fraksi memutuskan Walk Out (WO) termasuk Partai Gerindra. Gerindra sendiri menolak adanya ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold). Dengan keputusa tersebut partai berlambang burung garuda ini mempunyai kekhawatiran tersendiri soal Prabowo yang akan kesulitan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dalam Pilpres 2019 mendatang.

Ketukan palu Ketua DPR, Setyo Novanto menjadi tanda disahkan UU Pemilu yang memuat ambang batas pencalonan presiden 20 persen atau 25 persen. Maksud dari peraturan yang akan dipakai dalam Pemilu 2019 tersebut yakni 20 persen suara didapat dari kursi DPR dan 25 persen perolehan suara nasional.

Sebekumnya Gerindra dan beberapa partai lainnya menolak opsi Presidential Threshold serta meminta agar ambang batas capres 0 persen. Hal itu dilakukan Gerindra karena kekhawatiran partai jika Prabowo gagal nyapres kembali pada Pemilu dua tahun mendatang.

Dikatakan seperti itu karena dengan opsi tersebut syarat semakin besar meskipun kebijakan ini pernah diberlakukan pada Pemilu 2014. Wakil ketua Umum Gerindra, Arief Puyuono mengatakan jika pemerintah sengaja menginginkan opsi ini. Menurutnya pemerintah ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) lancar dan tak ada halangan pada Pilpres 2019nanti.

‘Peraturan dengan menetapkan ambang batas 20 persen itu merupakan settingan dari Jokowi sendiri. Dengan ini kemungkinan besar hanya ada calon tunggal pada Pilpres 2019 meskipun juga akan muncul capres lain’ujarnya saat ditemui Jumat malam, 21 Juli 2017.

Arief menambahkan jika diberlakukanPresidential Thresold ini partainya akan kesulitan untuk memenuhi angka 20 persen jika ingin mengajukan Prabowo. Seperti diketahui jika saat ini Partai Gerindra hanya beroalisi dengan PKS dan perolehan suara di kursi DPR sendiri tak bisa memenuhi batas yang ditentukan.

Partai Gerindra juga meganggap jika pemerintah dengan ngotot ingin menerapkan ambang batas dengan angka 20 persen dan 25 persen ini untuk Presiden Jokowi. Pasalnya jika tidak Prabowo akan menjadi pesaing utama Jokowi seperti yang pernah terjadi di Pilpres 2014 lalu.

Courtesy : http://indowarta.com/40409/prabowo-t...presiden-2019/