– Pakar keamanan siber Pratama Persadha menduga fitur lain di telegram yaitu channel banyak digunakan propaganda terorisme, terutama gerakan ISIS. Telegram sendiri sebenarnya sudah banyak menerima laporan dan mereka telah memblokir lebih dari 3.500 channel yang berkaitan dengan ISIS dan masih akan terus bertambah.

Karena itu dialog antara pemerintah dan telegram sangat diperlukan untuk menyamakan visi memberantas teror di tanah air. “Dengan kasus pemblokiran telegram ini seharusnya pemerintah bisa mulai membangun aplikasi instant messaging lokal yang mudah digunakan dan akrab dengan kebiasaan orang Indonesia. Jangan sampai 10-20 tahun mendatang orang Indonesia malah tambah ketergantungannya pada aplikasi luar,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini.

Menurut Pratama ini jadi pembelajaran penting bagi pemerintah untuk memaksa para penyedia layanan Over The Top (OTT) seperti Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp dan Google untuk mengikuti regulasi di tanah air.

“Sebenarnya secara umum komunikasi antara pemerintah dengan penyedia layanan OTT ini tidak selalu tentang keamanan, namun juga terkait model bisnis, pajak dan paling penting apakah menyerap tenaga kerja lokal. Jangan hanya kita ini jadi komoditi mereka saja,” tegasnya.

Pratama menjelaskan langkah tegas Tiongkok bisa ditiru, memberikan alternatif media sosial lokal. Akibatnya jelas, pemerintah Tiongkok dengan mudah bisa menolak Google dan Facebook, karena enggan mengikuti regulasi di negeri tirai bambu tersebut.

Namun tentu sulit untuk meniru apa yang dilakukan Tiongkok, karena selain sebagai negara demokrasi, Indonesia juga belum siap dengan aplikasi alternatif untuk bermedia sosial dan aplikasi instant messaging yang mumpuni.a.

http://berita.suaramerdeka.com/langk...ru-pemerintah/