Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno diingatkan agar tidak mengingkari janji kampanye dalam memimpin Jakarta periode 2017-2022.Jika gagal mewujudkan janji dan memimpin Jakarta, maka mereka akan menjadi bulan-bulanan masyarakat, terutama kelompok anti Islam.

Duet yang diusung Gerindra-PKS harus merealisasikan seluruh janji-janji kampanyenya. Baik itu kepemilikan rumah DP Rp 0 persen, pendidikan, pembatalan reklamasi, dan lainnya. Sebab, Anies selama masa kampanye Pilgub DKI 2017 lalu dikesankan sebagai 'Gubernur Muslim' sebagai lawan petahana Ahok-Djarot yang mengklaim sebagai calon kelompok pro Bhineka Tunggal Ika.

"Kegagalan Anies-Sandi yang telah diidentikkan dengan 'gubernur Islam' dan gubernur umat akan menjadi bulan-bulanan kelompok anti Islam. Gelagat itu kini sudah mereka hembuskan bahwa Anies-Sandi hanya pemimpin pencitraan," kata peneliti Politik-Pemerintahan dari NSEAS, Muchtar Effendi Harahap dalam Diskusi Publik 'Menggagas RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

"Cara paling sederhana adalah Anies-Sandi harus bertanya dan melibatkan seluruh rakyat Jakarta, apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Itulah yang harus menjadi dasar prinsip RPJMD Anies-Sandi. Jadi, tidak cukup hanya bertanya kepada tim sinkronisasi atau lainnya. Karena kemenangan Anis-Sandi bukan cuma melului jasa partai pendukung, namun karena dukungan umat Islam yang ikut berjibaku," katanya.

Menurut Muchtar, saat ini Anies-Sandi terkesan masih asyik dalam pencitraan layaknya orang yang akan maju di Pilgub. Padahal, Muchtar mengingatkan, semua pihak akan mengawal Anies-Sandi untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018/2022.

"Saya mengimbau agar melalui perwakilannya di DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan masukan RPJMD. Jangan lupakan rakyat yang sudah ikut berdarah-daerah memenangkan Anies-Sandi, apalagi beberapa diantaranya sampai harus masuk penjara," katanya.

Dia mengusulkan, mekanismenya adalah fraksi-fraksi pendukung di DPRD DKI mengundang rakyat pendukung. Kemudian fraksi-fraksi ini merumuskan hasilnya untuk dituangkan ke dalam RPJMD.

Sementara itu, ditempat yang sama pengamat kebijakan publik Amir Hamzah meminta, RPJMD Jakarta ke depan harus theosentrik atau bernuansa agamis dan tidak lagi sekular seperti yang berlangsung di era Ahok-Djarot.‎

"Selamat tinggal era lama yang penuh aksi tipu-tipu. Mari melangkah maju ke era yang lebih baik. Kota yang maju, dan mewujudkan warga yang bahagia," ujar Amir.

QS 5:51

==================

11 12 sama PKI, kalo oposisi dibilang anti rakyat, kalo yg ini dilabel anti islam