Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menkeu Sri
di sela-sela rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7).
© Rosa Panggabean /Antara Foto

Indonesia berada di peringkat pertama untuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan data dari lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Gallup World Poll (GWP).

Survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Trust and Confidence in National Government) termuat dalam laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bertajuk Government at a Glance 2017 yang dipublikasikan pada 13 Juli 2017.

Dikutip laman Sekretariat Kabinet, Selasa (18/7/2017), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, laporan OECD merangkum berbagai indikator pencapaian sektor publik (pemerintah) dari negara-negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, non-OECD termasuk Indonesia.

Salah satu bab dalam laporan tersebut, kata Menkeu, mengangkat tema pencapaian program kerja pemerintah yang ditunjukkan oleh indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan survei Gallup. Data Gallup berasal dari jajak pendapat dunia yang merupakan survei untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Tingkat kepercayaan itu berdasarkan pandangan masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan pelayanan publik secara efektif.

Indonesia memperoleh angka tingkat kepercayaan tinggi dibandingkan dengan 35 negara yang tergabung dalam OECD. Rata-rata negara OECD memperoleh tingkat kepercayaan 42 persen.

Negara OECD, misalnya, Amerika Serikat hanya mencapai 30 persen, Inggris 31 persen, Jerman 55 persen, dan Prancis 28 persen. Adapun negara-negara non anggota OECD seperti India mencapai 73 persen, Brasil 26 persen, dan Afrika Selatan 48 persen.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia tahun 2016 adalah sebesar 80 persen, meningkat dibanding 2007 yang hanya mencapai 28 persen. Enam peringkat teratas adalah Indonesia, Swiss, India, Luksemburg, Norwegia, dan Kanada.

"Kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah," kata kata Sri Mulyani usai melaporkan kepada Presiden Joko Widodo, di Jakarta.


Peringkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan data dari lembaga survei internasional yang berbasis
di Amerika Serikat yaitu Gallup World Poll (GWP). 2016
© Oecd /beritagar.id

Sri Mulyani mengatakan peringkat kepercayaan itu pertanda bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik yang diikuti oleh apresiasi masyarakat Indonesia yang menaruh kepercayaan terhadap pemerintahnya.

"Kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan kuat dengan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan negara mereka. Saat pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi lebih banyak masyarakat percaya pemerintah," kata Sri Mulyani.

Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah juga tercermin dari survei lokal. Lembaga Indo Barometer pernah merilis survei bertajuk Evaluasi Publik Dua Setengah Tahun Pemerintahan Jokowi-JK pada Maret lalu. Hasilnya, mayoritas responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam 2,5 tahun menjabat.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, tingkat kepuasan masyarakat mencapai angka 66,4 persen. Pemerintahan Jokowi-JK dianggap berhasil yakni meningkatnya program pembangunan, pelayanan pendidikan lebih baik, Kartu Indonesia Sehat (KIS), infrastruktur, dan kestabilan harga di daerah terpencil.



Survei senada pernah dirilis Center for Strategic and International Studies (CSIS)pada September 2016, dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Survei itu memperlihatkan tingkat kepuasan publik mencapai 66,5 persen pada Agustus 2016, naik dari tahun lalu yang mencapai 50,6 persen.

Komitmen meningkatkan ketahanan pangan, peningkatan industri dalam negeri, komitmen melindungi usaha kecil dan meningkatkan daya beli masyarakat mendapat kepercayaan publik di atas 60 persen.

Peningkatan kedua disusul oleh bidang politik yang meningkat dari 40 persen ke 53 persen. Kemudian, disusul oleh bidang hukum sebesar 51,1 persen menjadi 62,1 persen.

Kepercayaan publik terhadap komitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) naik menjadi 74,6 dari sebelumnya 62,6 persen. Selain itu, komitmen mendorong reformasi Kepolisian dan mafia peradilan masing-masing 65 persen dan 62,4 persen.

Terakhir, bidang maritim dari 59,4 persen menjadi 63,9 persen. Dalam indikator turunan, komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan maritim dan infrastruktur berada di atas 70 persen, yaitu 73,6 persen dan 71,2 persen.



Simak berita lainnya dari kanal Laporan Khas, berita terkait:

Waria pencari Tuhan

HTI resmi bubar, ormas lain menyusul

5 lokasi misterius di dunia selain Segitiga Bermuda