Kontroversial dan selalu menjadi sorotan, itulah kalimat yang pas untuk mengambarkan sosok Menteri BUMN Rini Soemarno. Bagaimana tidak, sudah 2 kali reshuffle dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, nama Rini Soemarno selalu disebut – sebut sebagai salah satu menteri yang akan dicopot atau digeser dari jajaran menteri kabinet kerja. Akan tetapi, Rini selalu aman dari ancaman reshuffle hingga pada saat ini, dirinya tetap menjabat sebagai Menteri BUMN.

Desakan publik kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Rini Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara memang cukup kuat. Publik menilai kinerja Rini sebagai Menteri BUMN kerap menimbulkan masalah – masalah di pemerintahan, dan tak jarang memunculkan blunder – blunder yang menyebabkan terganggunya fokus pemerintahan Jokowi - JK.

Salah satu kebijakan Rini yang dikritik oleh masyarakat adalah sistem manajemen rekrutmen Direktur Utama di beberapa perusahaan BUMN yang dilakukan dengan cara penunjukkan langsung. Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti dalam sebuah sesi diskusi di Restoran Tong Dji, Menteng Huis Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014) menyayangkan sikap Menteri Rini yang terkesan “suka – suka” dalam menentukan posisi pimpinan di beberapa BUMN. Menurut Ray, sistem penunjukkan langsung dalam sistem rekrutmen pimpinan BUMN terkesan tidak transparan dan rentan disalahgunakan.

"Kami mau fokus sejauh apa efek dari rekruitmen struktur petinggi BUMN kalau mekanisme seperti yang disebut Rini itu tanpa partisipasi publik dan fit and proper test," kata Ray.

Tak hanya itu, rencana Rini untuk melibatkan pihak asing kedalam posisi pimpinan – pimpinan BUMN juga dibanjiri oleh kritik. Rencana tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat di DPR RI saat membahas revisi UU Nomor 9/2003 tentang BUMN. Ketua Forum Ekonom Muda Indonesia (FEMI) Defiyan Cori yang ikut menyayangkan rencana itu mengatakan bahwa sikap Menteri Rini untuk melibatkan pihak asing dalam pengelolaan BUMN terkesan seperti meragukan kemampuan bangsa Indonesia dalam mengelola BUMN.

“Masih banyak putra-putri terbaik di dalam negeri yang secara kompetensi telah terbukti kualitas dan kapabilitasnya. Penunjukan orang asing untuk duduk di jajaran direksi dan komisaris hanya akan membawa masalah baru bagi BUMN di dalam negeri,” katanya dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Bisnis.com, Sabtu (25/04/2015).

Sejalan dengan Ray, Defiyan Cori juga turut mengkritik sistem pemilihan Dirut BUMN yang dinilai tidak transparan dan rentan praktek balas budi politik. Menurutnya, justru mekanisme pemilihan yang seperti itulah yang perlu dibenahi. Penetapan jajaran tertinggi BUMN seharusnya dilakukan melalui fit and proper test sehingga akan diketahui mana yang layak dan mana yang tidak.

Selain itu, Defiyan juga mengkritik kebijakan Rini Soemarno yang menetapkan gaji dan tunjungan petinggi – petinggi BUMN yang dinilai sangat tinggi. Menurut Defiyan, Kementerian BUMN seharusnya memiliki rasa sensitifitas sosial ditengah sulitnya kondisi ekonomi di Indonesia, apalagi APBN saat ini tengah mengalami defisit hampir 3%. Apalagi kondisi BUMN saat ini juga tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan dan kerap merugi.

"Jika BUMN dikelola dengan baik dan benar serta profesional dan jauh dari kepentingan politik sesaat atau jangka pendek, maka tidak lah mungkin BUMN akan merugi terus," ujar Defiyan.
"Untuk itu, pengaturan gaji dan remunerasi Dewan Dieeksi dan Komisaris BUMN harus dirasionalisasi sesuai dengan standar umum yang berlaku secara manajerial di Indonesia," tutup Defiyan.

Terkait masalah kepemimpinan di tubuh BUMN, juga ada ditemukan beberapa pejabat publik yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN. Ombudsman RI mencatat ada 222 Komisaris di beberapa BUMN yang ternyata masih menduduki jabatan di kementerian dan lembaga – lembaga pemerintahan. Praktek rangkap jabatan di jajaran komisaris ini bahkan dikritik oleh KPK karena akan rentan benturan kepentingan dan menjadi celah terjadinya praktik korupsi.

“Seseorang dengan dua jabatan pasti akan mengalami benturan kepentingan dari jabatannya. Benturan kepentingan tersebut menjadi akar dari adanya kecurangan yang tentu saja sudah menjadi bagian dari praktik korupsi,” kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (04/05/2017) .

Selain persoalan kebijakan, beberapa proyek yang ditanggung jawabi oleh Kementerian BUMN juga kerap menimbulkan masalah. Salah satunya adalah proyek kereta cepat Jakarta - Bandung yang sampai hari ini masih jalan ditempat. Beberapa kali Presiden Joko Widodo kerap mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek kereta cepat ini. Presiden Jokowi kesal karena sudah 2 tahun berjalan, proyek kereta cepat Jakarta - Bandung belum ada tanda – tanda adanya pembangunan dan masih dalam tahapan pembebasan lahan.

"Kita mau membangun kereta api cepat jarak hanya 148 km saja sampai sekarang belum mulai, ributnya sudah 2 tahun. Debat, ramai, baik atau enggak baik. Sama seperti waktu kita bangun MRT ramainya itu 26 tahun. Sudah direncanakan 26 tahun, ramainya," kata Jokowi dengan nada kesal di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (23/5/2017).

Saat dikonfirmasi, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan bahwa saat ini, prosesnya masuk tahapan mencapai pembebasan lahan.

"Iya, pembebasan lahan sudah 53 persen," kata Hanggoro, kepada wartawan, di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2017).

Ini tentu saja memprihatinkan, proyek yang sudah berjalan selama 2 tahun ini masih saja bermasalah di persoalan pembebasan lahan. Tentu saja, permasalahan ini harus segera menjadi perhatian pemerintah agar proyek yang seharusnya sudah mulai berjalan ini tidak sia – sia dan jalan di tempat.

Lantas, dengan banyaknya kritik akibat permasalahan – permasalahan tersebut, masihkah Rini Soemarno layak untuk dipertahankan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri BUMN jelang reshuffle jilid 3 nanti?