TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung langkah Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu, 19 Juli 2017. "Jadi pembubaran itu sudah tepat ya. Kalau saya tepat," kata Djarot di Balai Kota DKI, Kamis, 20 Juli 2017.

Djarot mengatakan, jika HTI tidak terima atas keputusan tersebut, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan jangan menganggap pemerintah otoriter. "Karena bikin khilafah islamiah, Pancasila kan enggak kayak begitu," katanya.

Djarot mengaku sudah lama mendengar soal HTI yang diduga menyimpang dari ideologi Pancasila. Menurut dia, masih ada ormas selain HTI yang juga bertentangan dengan NKRI. Namun, ia enggan menyebutkannya. "Yang neliti Kemenkumham, masyarakat, dan Kemendagri. Kami tidak bisa mengecap begitu anti Pancasila. Melihat sejarahnya, masyarakat tahu," ucapnya.

Baca juga: Heboh Netizen Pasca Pembubaran Ormas HTI

Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu, 19 Juli 2017. Pengumuman pencabutan status hukum HTI tersebut dibacakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Freddy Harris di Kantor Dirjen Imigrasi di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Pencabutan ini menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atau yang disebut dengan Perpu Ormas. Menurut Freddy Harris, tindakan tegas diberikan kepada ormas HTI sebagai upaya mencegah munculnya penyimpangan atas ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah juga meyakinkan pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah. Selama ini HTI dikenal dengan organisasi yang mengusung kekuasaan berdasarkan khilafah, yang dianggap bertentangan dengan NKRI.

https://metro.tempo.co/read/news/201...yang-anti-nkri

===========================

Langsung sebutin aje merknye tong!