MENKOP dan UKM Puspayoga menyebutkan bahwa koperasi Indonesia terbebani adanya pajak ganda. Pajak ganda itu ditemukan pada saat pembagian sisa hasil usaha (SHU) yakni sebelum dibagikan sudah dikenai pajak dan setelah dibagi ke anggota, masih dikenai pajak juga.



“Saya pernah belajar koperasi di Jepang, dan NTUC Singapura yang malah membebaskan pajak pada koperasi,” kata Puspayoga dalam keterangan tertulisnya saat menutup pergelaran Kongres Koperasi ke-3 di Makassar, pekan lalu.



Masalah pajak ganda ini masuk dalam salah satu rekomendasi kongres. Kongres tersebut menghasilkan 5 deklarasi Makassar dan 17 rekomendasi yang menjadi pemacu agar koperasi bisa sejajar dengan BUMN dan swasta.



Koperasi diyakini akan bertumbuh pesat apabila rekomendasi yang dihasilkan kongres dapat dilaksanakan seluruh pihak.



“Saya menaruh harapan besar pada koperasi untuk bisa bangkit dan saya percaya gerakan koperasi akan bisa melakukan itu,” kata Puspayoga.



Harapan itu, menurut Menkop, merujuk pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) koperasi yang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Jika pada akhir 2013, kontribusi koperasi terhadap pembentukan PDB masih 1,71%, pada 2016 sudah meningkat menjadi 3,99%.



Dia menilai, jika diimplementasikan, pelaksanaan butir-butir rekomendasi dan deklarasi Kongres Koperasi ke -3 akan mampu meningkatkan kembali kontribusi koperasi terhadap PDB.



Sebab, meski PDB koperasi meningkat, Koperasi masih harus berbenah lagi untuk bisa mengejar PDB ko­perasi yang sudah tinggi di sejumlah negara. Ada yang 15%, 20%, bahkan ada mencapai hingga 60% dari PDB.(Try/E-1)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...pus/2017-07-17

---

Kumpulan Berita Terkait :

- 93,5% Warga Kurang Buah dan Sayur

- Berkejaran dengan Bus demi Kesehatan

- Pembangunan Tol Susun Jakarta-Cikampek Tambah Kemacetan