- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Konflik yayasan, puluhan pelajar di Yogya terusir dari kelas
TS
dragonroar
Konflik yayasan, puluhan pelajar di Yogya terusir dari kelas
Quote:
Senin, 17 Juli 2017 17:26
Merdeka.com - Puluhan pelajar dari sekolah di bawah Yayasan Bhinneka Tunggal Ika (BTI) di hari pertama masuk sekolah dalam kondisi memprihatinkan, Senin (17/7). Pasalnya, para pelajar yang duduk di bangkus SD dan SMP ini harus terusir dari sekolahnya karena konflik yayasan.
Sekretaris Yayasan BTI, M. Achadi mengatakan terusirnya para pelajar dan guru dari sekolah ini karena problem internal yayasan. Ada dua pemegang kekuasaan yayasan, lanjut Achadi yang tidak transparan dalam mengelola manajemen dan keuangan hingga berujung pada konflik internal.
"Kami juga menduga juga terjadi maladministrasi dalam mengelola yayasan. Salah satu ketidakberesan dalam pengelolaan yayasan ini salah satunya akibat keputusan menyewakan lapangan basket untuk umum. Namun uang sewa lapangan tidak diketahui perputarannya," terang Achadi.
Achadi pun menyampaikan bahwa pihak yayasan juga kerap melahirkan keputusan yang kontroversial. Di antaranya dengan mengganti orang di dalam yayasan secara sepihak dan tidak didahului dengan rapat dan pemberitahuan.
"Yayasan sekolah ini memang sudah tua. Sekitar tahun 2000 sempat terpuruk dan sempat bubar. Setelah sempat bubar, sejumlah orang di yayasan mencoba mendirikannya lagi. Tahun 2011 yayasan kembali bubar. Pada 2015 yayasan kembali dihidupkan," teranh Achadi.
Terpisah, Kepala Sekolah Dasar (SD) di Yayasan BTI, Retyas Budi Indarwato menuturkan bahwa saat ini akibat konflik internal yayasan, pelajar yang bersekolah mengalami penurunan jumlah. Pelajar di yayasan BTI hanya menyisakan puluhan. Di SD, hanya ada sebanyak 29 siswa, SMP ada sebanyak 13 siswa, dan SMA tinggal lima siswa. Sementara, lanjut Retyas, bangunan sekolah mereka di Jalam Kranggan Nomor 11 A Jetis, Kota Yogyakarta, diakuisisi oknum pengurus yayasan.
"Banyak siswa yang milih pindah ke sekolah lain, ya karena ada masalah yayasan alasannya. Tak hanya siswa, guru pun banyak yang memilih mundur lantaran tak kuat tekanan konflik. Dari total semula 48 guru, kini hanya tersisa 18 orang," jelas Retyas.
Retyas menjabarkan bahwa pihaknya telah melaporkan permasalahan ini ke Ombudsman dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dari Dinas Pendidikan, sambung Retyas mengizinkan sekolah sementara dipindah asalkan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. [cob]
sumber
Merdeka.com - Puluhan pelajar dari sekolah di bawah Yayasan Bhinneka Tunggal Ika (BTI) di hari pertama masuk sekolah dalam kondisi memprihatinkan, Senin (17/7). Pasalnya, para pelajar yang duduk di bangkus SD dan SMP ini harus terusir dari sekolahnya karena konflik yayasan.
Sekretaris Yayasan BTI, M. Achadi mengatakan terusirnya para pelajar dan guru dari sekolah ini karena problem internal yayasan. Ada dua pemegang kekuasaan yayasan, lanjut Achadi yang tidak transparan dalam mengelola manajemen dan keuangan hingga berujung pada konflik internal.
"Kami juga menduga juga terjadi maladministrasi dalam mengelola yayasan. Salah satu ketidakberesan dalam pengelolaan yayasan ini salah satunya akibat keputusan menyewakan lapangan basket untuk umum. Namun uang sewa lapangan tidak diketahui perputarannya," terang Achadi.
Achadi pun menyampaikan bahwa pihak yayasan juga kerap melahirkan keputusan yang kontroversial. Di antaranya dengan mengganti orang di dalam yayasan secara sepihak dan tidak didahului dengan rapat dan pemberitahuan.
"Yayasan sekolah ini memang sudah tua. Sekitar tahun 2000 sempat terpuruk dan sempat bubar. Setelah sempat bubar, sejumlah orang di yayasan mencoba mendirikannya lagi. Tahun 2011 yayasan kembali bubar. Pada 2015 yayasan kembali dihidupkan," teranh Achadi.
Terpisah, Kepala Sekolah Dasar (SD) di Yayasan BTI, Retyas Budi Indarwato menuturkan bahwa saat ini akibat konflik internal yayasan, pelajar yang bersekolah mengalami penurunan jumlah. Pelajar di yayasan BTI hanya menyisakan puluhan. Di SD, hanya ada sebanyak 29 siswa, SMP ada sebanyak 13 siswa, dan SMA tinggal lima siswa. Sementara, lanjut Retyas, bangunan sekolah mereka di Jalam Kranggan Nomor 11 A Jetis, Kota Yogyakarta, diakuisisi oknum pengurus yayasan.
"Banyak siswa yang milih pindah ke sekolah lain, ya karena ada masalah yayasan alasannya. Tak hanya siswa, guru pun banyak yang memilih mundur lantaran tak kuat tekanan konflik. Dari total semula 48 guru, kini hanya tersisa 18 orang," jelas Retyas.
Retyas menjabarkan bahwa pihaknya telah melaporkan permasalahan ini ke Ombudsman dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dari Dinas Pendidikan, sambung Retyas mengizinkan sekolah sementara dipindah asalkan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. [cob]
sumber
Quote:
Guru Sekolah Bhinneka Tunggal Ika Yogya Mengaku Tak Digaji 3 Bulan
Yogyakarta - Tidak hanya dinonaktifkan sepihak oleh oknum yayasan, kepala sekolah SD, SMP dan para guru di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika Yogya mengaku tidak dibayar gajinya. Bahkan sebelum dipecat, gaji mereka juga sempat dipotong.
"Kami sempat tidak digaji selama 3 bulan, sebelumnya gaji kami juga dipotong. Kami tidak tahu apa alasan yayasan," ujar Kepala SD Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, Retyas Budi Indarwanto, saat ditemui di Ndalem Notoprajan Kota Yogyakarta, Senin (17/7/2017).
Pihak yang memotong gaji sampai akhirnya memecat para guru, menurut Budi hanya oknum yang berada di internal yayasan.
"Kalau saya mengatakan mereka itu hanya oknum yayasan. Kami minta agar aturan di dalam yayasan dikembalikan ke koridor yang benar," harapnya.
Budi melanjutkan, ada 2 orang yang disebutnya oknum di internal yayasan. Kedua orang tersebut masing-masing menjabat sebagai pembina dan pengawas. Namun ternyata si pembina ikut turut campur mengurusi masalah keuangan.
"Pembina kok mengurusi keuangan. Nah orangtua dan wali murid mengendus permasalahan ini. Kami juga diminta mengajukan surat lamaran baru. Kalau tidak kami dianggap sudah tidak bekerja di lingkungan sekolah lagi," imbuhnya.
Kepala SMP Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, Thereshia Nariza, membenarkan bahwa kepala sekolah dan para guru sempat tidak digaji oleh yayasan.
"Guru SMP selama 3 bulan tidak dibayar, sebelumnya gaji ke guru juga telat dibayar," ungkapnya.
Karena berbagai persoalan itu, akhirnya mereka bersama wali murid memutuskan memindahkan lokasi belajar. Walaupun legalitas mereka dipertanyakan pihak yayasan.
Pengawas Yayasan Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, Bambang Siswanto, menampik tuduhan pihak yayasan tidak membayar gaji kepala sekolah dan para guru. "Tidak benar, itu keterangannya bohong," klaim Bambang saat dihubungi lewat handphone.
sumber
Yogyakarta - Tidak hanya dinonaktifkan sepihak oleh oknum yayasan, kepala sekolah SD, SMP dan para guru di Sekolah Bhinneka Tunggal Ika Yogya mengaku tidak dibayar gajinya. Bahkan sebelum dipecat, gaji mereka juga sempat dipotong.
"Kami sempat tidak digaji selama 3 bulan, sebelumnya gaji kami juga dipotong. Kami tidak tahu apa alasan yayasan," ujar Kepala SD Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, Retyas Budi Indarwanto, saat ditemui di Ndalem Notoprajan Kota Yogyakarta, Senin (17/7/2017).
Pihak yang memotong gaji sampai akhirnya memecat para guru, menurut Budi hanya oknum yang berada di internal yayasan.
"Kalau saya mengatakan mereka itu hanya oknum yayasan. Kami minta agar aturan di dalam yayasan dikembalikan ke koridor yang benar," harapnya.
Budi melanjutkan, ada 2 orang yang disebutnya oknum di internal yayasan. Kedua orang tersebut masing-masing menjabat sebagai pembina dan pengawas. Namun ternyata si pembina ikut turut campur mengurusi masalah keuangan.
"Pembina kok mengurusi keuangan. Nah orangtua dan wali murid mengendus permasalahan ini. Kami juga diminta mengajukan surat lamaran baru. Kalau tidak kami dianggap sudah tidak bekerja di lingkungan sekolah lagi," imbuhnya.
Kepala SMP Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, Thereshia Nariza, membenarkan bahwa kepala sekolah dan para guru sempat tidak digaji oleh yayasan.
"Guru SMP selama 3 bulan tidak dibayar, sebelumnya gaji ke guru juga telat dibayar," ungkapnya.
Karena berbagai persoalan itu, akhirnya mereka bersama wali murid memutuskan memindahkan lokasi belajar. Walaupun legalitas mereka dipertanyakan pihak yayasan.
Pengawas Yayasan Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, Bambang Siswanto, menampik tuduhan pihak yayasan tidak membayar gaji kepala sekolah dan para guru. "Tidak benar, itu keterangannya bohong," klaim Bambang saat dihubungi lewat handphone.
sumber
Quote:
Kronologi Kisruh Internal Sekolah Bhinneka Yogya versi Yayasan
Yogyakarta - Konflik internal Yayasan Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta disebut pihak pengelola berawal saat yayasan berusaha merapikan data internal. Alasannya yayasan mengaku tidak memiliki data guru maupun data kontrak kerjanya.
Pihak yayasan mengagendakan pertemuan pada 14 Juni 2017 untuk melakukan evaluasi bersama. Namun ternyata tidak semua guru bisa hadir. Demikian juga pada pertemuan berikutnya pada 16 Juni, hanya sebagian guru saja yang hadir. Lalu diagendakan pertemuan pada tanggal 5 Juli.
"Pertemuan 5 Juli itu poinnya menandatangani kembali surat kontrak kerja antara SDM dengan yayasan. Tertulis wajib hadir, tapi yang hadir hanya guru SMA," papar Operasional Yayasan Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, Andreas Candra Wibowo, di Sekolah Bhinneka, Jalan Kranggan, Yogyakarta, Senin (17/7/2017).
Permintaan yayasan agar para guru meneken atau menandatangani kontrak kerja baru itu karena ingin pendataan SDM. Lagipula Dinas Pendidikan setempat mempersyaratkan tenaga pendidik SD minimal S-1 PGSD. Karena itulah pengaturan ulang posisi perlu lakukan.
Namun tidak ada guru SD maupun SMP yang bersedia meneken kontrak baru. Pada 10 Juli diadakan pertemuan lagi untuk membahas pokok-pokok permasalahan, karena ada guru yang mengaku tidak digaji 3 hingga 4 bulan.
"Namun dalam pertemuan tersebut tidak ada yang mempermasalahkan gaji. Sehingga sejak tanggal 10 Juli, persoalan gaji dinilainya clear. Lalu kami tawarkan lagi yang ingin kontrak baru agar menuju ke ruang yayasan, tapi tidak ada yang menuju ke sini," lanjutnya.
Dia justru mempertanyakan sikap Kepsek SD, SMP dan guru di Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta. Sebab tidak ada satu guru pun di SMA Bhinneka Yogya yang menentang kontrak.
"Kenapa pihak (guru-guru) SMA biasa-biasa saja? Kalau dari yayasannya ini tidak jelas, semua guru dari semua jenjang (SD, SMP dan SMA) bermasalah dong," kilahnya.
Walaupun guru SD dan SMP tak mau menandatangani kontrak baru, pihak yayasan sudah melakukan antisipasi di hari pertama masuk sekolah. Caranya dengan meminta guru SMA mengcover kegiatan belajar-mengajar di SD dan SMP.
Pemberitahuan ke orangtua wali siswa juga sudah dilakukan pihak yayasan. Namun ternyata orang tua siswa lebih memilih bergabung pada kegiatan belajar-mengajar di Ndalem Notoprajan.
"Kami sudah berusaha untuk memberikan data dan masukan kepada orangtua murid melalui WA. Intinya mengingatkan kembali tanggal 17 Juli bisa memulai hari pertama sekolah di Bhinneka Tunggal Ika," kata dia.
Seperti diketahui, sebanyak 64 siswa SD dan SMP Bhinneka Tunggal Ika Yogya melangsungkan aktivitas belajar di Ndalem Notoprajan. Sebagai damoak persoalan internal yayasan, orang tua siswa dan para guru yang dipecat yayasan memindahkan kegiatan belajar di Ndalem Notoprajan.
sumber
Yogyakarta - Konflik internal Yayasan Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta disebut pihak pengelola berawal saat yayasan berusaha merapikan data internal. Alasannya yayasan mengaku tidak memiliki data guru maupun data kontrak kerjanya.
Pihak yayasan mengagendakan pertemuan pada 14 Juni 2017 untuk melakukan evaluasi bersama. Namun ternyata tidak semua guru bisa hadir. Demikian juga pada pertemuan berikutnya pada 16 Juni, hanya sebagian guru saja yang hadir. Lalu diagendakan pertemuan pada tanggal 5 Juli.
"Pertemuan 5 Juli itu poinnya menandatangani kembali surat kontrak kerja antara SDM dengan yayasan. Tertulis wajib hadir, tapi yang hadir hanya guru SMA," papar Operasional Yayasan Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, Andreas Candra Wibowo, di Sekolah Bhinneka, Jalan Kranggan, Yogyakarta, Senin (17/7/2017).
Permintaan yayasan agar para guru meneken atau menandatangani kontrak kerja baru itu karena ingin pendataan SDM. Lagipula Dinas Pendidikan setempat mempersyaratkan tenaga pendidik SD minimal S-1 PGSD. Karena itulah pengaturan ulang posisi perlu lakukan.
Namun tidak ada guru SD maupun SMP yang bersedia meneken kontrak baru. Pada 10 Juli diadakan pertemuan lagi untuk membahas pokok-pokok permasalahan, karena ada guru yang mengaku tidak digaji 3 hingga 4 bulan.
"Namun dalam pertemuan tersebut tidak ada yang mempermasalahkan gaji. Sehingga sejak tanggal 10 Juli, persoalan gaji dinilainya clear. Lalu kami tawarkan lagi yang ingin kontrak baru agar menuju ke ruang yayasan, tapi tidak ada yang menuju ke sini," lanjutnya.
Dia justru mempertanyakan sikap Kepsek SD, SMP dan guru di Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta. Sebab tidak ada satu guru pun di SMA Bhinneka Yogya yang menentang kontrak.
"Kenapa pihak (guru-guru) SMA biasa-biasa saja? Kalau dari yayasannya ini tidak jelas, semua guru dari semua jenjang (SD, SMP dan SMA) bermasalah dong," kilahnya.
Walaupun guru SD dan SMP tak mau menandatangani kontrak baru, pihak yayasan sudah melakukan antisipasi di hari pertama masuk sekolah. Caranya dengan meminta guru SMA mengcover kegiatan belajar-mengajar di SD dan SMP.
Pemberitahuan ke orangtua wali siswa juga sudah dilakukan pihak yayasan. Namun ternyata orang tua siswa lebih memilih bergabung pada kegiatan belajar-mengajar di Ndalem Notoprajan.
"Kami sudah berusaha untuk memberikan data dan masukan kepada orangtua murid melalui WA. Intinya mengingatkan kembali tanggal 17 Juli bisa memulai hari pertama sekolah di Bhinneka Tunggal Ika," kata dia.
Seperti diketahui, sebanyak 64 siswa SD dan SMP Bhinneka Tunggal Ika Yogya melangsungkan aktivitas belajar di Ndalem Notoprajan. Sebagai damoak persoalan internal yayasan, orang tua siswa dan para guru yang dipecat yayasan memindahkan kegiatan belajar di Ndalem Notoprajan.
sumber
Quote:
Quote:
Konflik Sekolah Bhinneka Yogya Diadukan ke Ombudsman
Yogyakarta - Konflik internal Yayasan Sekolah Bhinneka Tunggal Ika Yogya, secara resmi telah diadukan ke Ombudsman RI Perwakilan DIY. Kasus ini bakal diusut Ombudsman karena menyangkut layanan publik.
"Tadi yang datang (mengadu) ke kami dari guru dan komite sekolah. Ke kantor (ORI DIY) jam 14.30 WIB, kalau tidak salah 3 orang," jelas Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman RI Perwakilan DIY, Nugroho Andriyanto kepada detikcom, Senin (17/7/2017).
Nugroho mengakui ORI Yogyakarta tidak punya wewenang mengurusi persoalan internal yayasan. Pihaknya akan fokus pada proses penyelenggaraan layanan publiknya. Orang tua wali murid dan guru juga sudah melapor ke dinas namun belum ada tindak lanjut penyelesaian.
"Kami akan mencari tahu tindakan apa yang dilakukan dinas, dalam rangka menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan komite (sekolah)," lanjutnya.
Saat ditanya apakah Ombudsman bakal memfasilitasi untuk mediasi kubu yang bertikai, Nugroho belum memastikan. Pihaknya masih akan fokus mengumpulkan data dan dokumen penunjang dalam mengusut kasus ini.
"Memang itu kewenangan Ombudsman untuk melakukan mediasi. Tapi kan kami baru menerima laporan. Kami masih akan mengumpulkan data dan informasi. Kami masih fokus melengkapi data dokumen dan beberapa keterangan," kilahnya.
Seperti diketahui, sebanyak 64 siswa SD dan SMP Bhinneka Tunggal Ika Yogya melangsungkan aktivitas belajar di Ndalem Notoprajan. Sebagai damoak persoalan internal yayasan, orang tua siswa dan para guru yang dipecat yayasan memindahkan kegiatan belajar di Ndalem Notoprajan.
sumber
Yogyakarta - Konflik internal Yayasan Sekolah Bhinneka Tunggal Ika Yogya, secara resmi telah diadukan ke Ombudsman RI Perwakilan DIY. Kasus ini bakal diusut Ombudsman karena menyangkut layanan publik.
"Tadi yang datang (mengadu) ke kami dari guru dan komite sekolah. Ke kantor (ORI DIY) jam 14.30 WIB, kalau tidak salah 3 orang," jelas Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman RI Perwakilan DIY, Nugroho Andriyanto kepada detikcom, Senin (17/7/2017).
Nugroho mengakui ORI Yogyakarta tidak punya wewenang mengurusi persoalan internal yayasan. Pihaknya akan fokus pada proses penyelenggaraan layanan publiknya. Orang tua wali murid dan guru juga sudah melapor ke dinas namun belum ada tindak lanjut penyelesaian.
"Kami akan mencari tahu tindakan apa yang dilakukan dinas, dalam rangka menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan komite (sekolah)," lanjutnya.
Saat ditanya apakah Ombudsman bakal memfasilitasi untuk mediasi kubu yang bertikai, Nugroho belum memastikan. Pihaknya masih akan fokus mengumpulkan data dan dokumen penunjang dalam mengusut kasus ini.
"Memang itu kewenangan Ombudsman untuk melakukan mediasi. Tapi kan kami baru menerima laporan. Kami masih akan mengumpulkan data dan informasi. Kami masih fokus melengkapi data dokumen dan beberapa keterangan," kilahnya.
Seperti diketahui, sebanyak 64 siswa SD dan SMP Bhinneka Tunggal Ika Yogya melangsungkan aktivitas belajar di Ndalem Notoprajan. Sebagai damoak persoalan internal yayasan, orang tua siswa dan para guru yang dipecat yayasan memindahkan kegiatan belajar di Ndalem Notoprajan.
sumber
Diubah oleh dragonroar 17-07-2017 23:00
0
3K
8
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan