Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menyebut jumlah pendukung negara Islam di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan menurutnya, banyak pihak yang mendukung ISIS secara terang-terangan.

“Belasan juta orang (Indonesia) yang simpati pada perjuangan ISIS itu bukan sesuatu yang fiktif,” tutur Bonar saat diskusi di Cikini, Jakarta, Jumat (13/7).

Pihaknya telah melakukan riset melalui media massa dan turun ke lapangan. Berdasarkan riset itu, kata Bonar, sekitar 0,3 persen pelajar SMA memberi dukungan terhadap ISIS.

Bonar menyayangkan hal itu mengingat pelajar SMA merupakan generasi penerus yang seharusnya memahami ideologi bangsa.

Melihat fenomena itu, Bonar mengatakan, langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sudah tepat.

Menurutnya, perppu tersebut dapat menjadi alat yang tegas bagi pemerintah untuk menindak pihak-pihak yang berusaha menggalang kekuatan untuk mendirikan negara berbasis agama.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, gerakan-gerakan intoleran yang dilakukan sejumlah ormas kerap ditemukan pascapilkada DKI 2017. Beberapa di antaranya seperti pengepungan tempat ibadah, sweeping, pembakaran gereja namun tidak ada penindakan.

Dia menilai, penerbitan perppu sebagai langkah menertibkan ormas yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Menurut Petrus, UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas menyulitkan pemerintah untuk menindak tegas ormas yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan bertindak radikal.

“UU Nomor 17 tahun 2013 terlalu mempersulit, prosedurnya bertele-tele. Di sini yang bisa membuat pemerintahan Jokowi gamang ketika gerakan kelompok radikal semakin masif,” kata Petrus.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Ruhmadi Ahmad berpendapat, saat ini makin banyak pihak menyisipkan misi politik dalam gerakan yang mengatasnamakan agama. Menurut Rumadi, fenomena tersebut merupakan ironi yang mudah ditemui saat ini.

Perppu Ormas, kata Rumadi, dapat menjadi alat yang ampuh untuk membatasi ruang gerak oknum tersebut.

“Sekarang banyak orang politik yang berkedok keagamaan untuk tujuan kekuasaan, sehingga orang tidak berani menyentuh,” kata Ruhmadi.

(cnnindonesia/suaraislam)

Sumber