Kesusastraan memiliki keterpautan pada realitas lingkungan pembentuknya. Pada sastra, ada upaya penemuan resolusi serta tawaran logis atas kegelisahan yang dipertanyakan dari segala macam persoalan. Panggung pertunjukan menjadi ajang bagi penikmat seni untuk mengingat kembali akan realitas yang membentuk refleksi menjadi capaian ideal dari persoalan itu sendiri. Namun, masih rendahnya apresiasi bersuara seperti tidak dihiraukannya menyampaikan pendapat di depan kantor wakil rakyat untuk mendukung KPK jelas menjadi bukti bahwa terjadi dekadensi moral pada bangsa ini. Upaya menawarkan resolusi logis ini perlu dilakukannya perlawanan dengan cara lain sebagai alternatif yang tidak monoton.

Pengembalian rasa percaya dan mengubah institusi yang memberikan kesejahteraan warga, perlu usungan peran anak muda untuk melawan ketimpangan yang terjadi melaui sastra. Diadakannya kembali Poetry for Integrity dengan harapan dapat menjadi cara menyampaikan rasa peduli dan perlawanan melalui sastra dan literasi yang responsif terhadap isu-isu antikorupsi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Poetry for Integrity pertama kali dilaksanakan pada Hari Antikorupsi Internasional 2016 dengan tema “Membaca Keadilan”. Selanjutnya dalam rangka melawan pelemahan terhadap institusi KPK, Youth Proactive-Transparency International Indonesia bersama Amnesty International Indonesia, Koalisi Seni Indonesia, dan Lembaga Hukum Indonesia-Jakarta kembali mengadakan Poetry for Integrity dengan tema “Kami Tidak Takut” sebagai respon perlawanan atas gertakan oknum yang menyerang Novel Baswedan dengan air keras bulan Mei lalu .

Kali ini, Youth Proactive-Transparency International Indonesia menggandeng komunitas, organisasi, dan masyarakat sipil kembali menggelar Poetry for Integrity dengan tema “Jumat Keramat” di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan Jumat malam, 14 Juli 2017 mendatang. Mengajak anak muda, masyarakat sipil, seniman, tokoh lintas agama, sekelompok komunitas, dan organisasi lintas isu di Indonesia untuk melakukan perlawanan dengan kesepakatan membubarkan Pansus Hak Angket yang diusung oleh beberapa anggota DPR dalam upaya pelemahan KPK. Perlunya peran bersama untuk mengatur kembali harapan yang diremuk melihat kondisi Indonesia hari ini melalui pembacaan puisi, doa lintas agama, aksi teatrikal, aksi simbolis, dan pertunjukkan musik sebagai upaya melawan kriminalisasi. Agar optimisme masyarakat dalam iklim demokrasi negara yang beragam dan berintegritas kembali terteguhkan.

“Situasi seperti saat ini, dimana kekuatan-kekuatan politik berbalik melemahkan KPK, sebenarnya sudah sejak awal diprediksi oleh mereka yang berjuang melawan korupsi. Dan oleh karenanya, saya pikir rakyat yang selama ini merindukan Indonesia yang bebas dari korupsi, pasti akan memberikan reaksi keras terhadap upaya pelemahan KPK” ujar Dadang Trisasongko, Sekjen Transparency International Indonesia.

Bersama para pembaca dari latar belakang yang berbeda, mengukuhkan pesan demokratis bahwa peran sastra dalam permasalahan sosial politik di Indonesia perlu dihadirkan kembali oleh Transparency International Indonesia-Youth Proactive dengan dukungan sinergi antar kelompok anak muda dan lintas usia.

maka dengan ini,
Kami yang terdiri dari banyak individu, berbagai lembaga, organisasi dan komunitas yang peduli terhadap keberlangsungan agenda antikorupsi karena sangat penting keberadaannya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan didirikannya negara ini mendeklarasikan:

1. Menolak Pansus Hak Angket KPK DPR RI atas berbagai upaya tercelanya untuk melemahkan perjuangan pemberantasan korupsi.

2. Mengajak rakyat (termasuk bagi anggota DPR RI yang tidak setuju dengan Hak Angket KPK) beraksi menyuarakan sikap atas keresahan yang sama yang ditimbulkan oleh Pansus Hak Angket KPK.

3. Menuntut KPK profesional dalam misi pemberantasan korupsi termasuk dalam penyelesaian semua kasus tindak pidana korupsi yang terus menerus merugikan bangsa dan negara.

4. Mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengambil sikap politik tegas terhadap kekeliruan DPR RI yang melaksanakan Hak Angket KPK yang secara hukum ilegal dan harus dihentikan keberlangsungannya.

Narahubung:
– Sajali – Angkatan Perubahan : 082299234352
– Ayunita – Youth Proactive : 081347700988:

Organisasi Masyarakat Sipil Tolak #HAKAngketKPK :
1. Transparency International Indonesia (TI Indonesia)
2. Youth Proactive
3. Gerakan Anti Korupsi (GAK)
4. Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI)
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI)
6. Amnesty International Indonesia
7. Indonesia Corruption Watch (ICW)
8. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)
9. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
10. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
11. Marjinal
12. Navicula
13. Simponi
14. Yayasan Bhumiksara
15. Wahid Foundation
16. Jaringan Gusdurian
17. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
18. Forum OSIS Nusantara
19. Persatuan Kartunis Indonesia (PAKARTI)
20. Komunitas Mahasiswa Antikorupsi UI (KOSMIK UI)
21. Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK)
22. Angkatan Perubahan
23. Lingkar Studi Mahasiswa Gunadarma (LISUMA)
24. Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK)
25. Pusat Belajar Antikorupsi Dompet Dhuafa (PBAK DD)
26. Perempuan Bogor Antikorupsi (PBAK)
27. Silent Majority
28. Forum Taman Bacaan Masyarakat (Forum TBM)
29. Motor Literasi
30. Future Leader for Anticorruption Indonesia (FLAC Indonesia)
31. Speasialisasi Mahasiswa Anti Korupsi STIAMI (SIMAK STIAMI)
32. Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI)
33. Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI)
34. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI)
35. Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI)
36. Komunitas Ruang Baca
37. Front Pembela Rakyat Buton
38. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
39. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)
40. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi (SEKNAS FITRA)
41. JAGA INDONESIA
42. Indonesia Global Compact Network (IGCN)
43. Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI)