Salah satu program unggulan dan yang ditunggu-tunggu warga ibu kota dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ialah program kepemilikan rumah dengan DP nol rupiah.
Program ini termasuk salah satu yang paling populer selain program OK OCE. Di setiap kampanye pada Pilkada DKI lalu, janji kampanye untuk memberikan pembiayaan rumah DP nol rupiah selalu mendapat sambutan yang ramai.

Sebab target dari program tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat kelas menengah untuk tinggal di hunian yang merupakan hak milik. Program itu pun masuk ke dalam daftar program prioritas yang akan direalisasikan setelah Anies-Sandi dilantik pada Oktober 2017 mendatang.
“Kalau untuk yang kelas menengah-atas banyak sekali program-program seperti rumah dengan DP nol rupiah gitu, tapi untuk warga Jakarta itu baru dihadirkan kali ini untuk menyasar ke warga yang kelas menengah,” jelas Sandi saat di Melawai, Jakarta Selatan, 23 Februari lalu.




Namun, kemudian muncul pertanyaan setelah Selasa dan Rabu, 11-12 Juli lalu, Sandi menyatakan untuk bisa mendapat bantuan pembiayaan rumah DP nol rupiah, harus memiliki jumlah pendapatan antara Rp 7 sampai 10 juta per bulan. Jumlah pendapatan yang menurut perhitungan Sandi dan tim akan cukup untuk memenuhi biaya cicilan rumah.
“Karena (rumah) DP nol rupiah kategorinya untuk pendapatan sekitar Rp 7 juta sampai Rp 10 juta per bulan. Kalau di bawah itu enggak cocok untuk pola rumah dengan DP nol rupiah. Justru ada skema lain yang nanti di pokja perumahan yang kemarin masuk di 23 rencana kerja kita,” jelas Sandi di Melawai, Jakarta, Selasa (11/7).
Lho, katanya untuk masyarakat kelas menengah. Apa iya kelompok masyarakat tersebut memiliki pendapatan sebanyak itu? Apalagi Sandi sendiri pernah mengatakan akan membuka kesempatan bagi para buruh untuk mendapatkan bantuan melalui program tersebut. Sementara besaran upah minimum provinsi (UMP) 2017 DKI hanya sebesar‎ Rp 3.355.750.
“Rumah dengan DP nol rupiah ini, nanti akan kita buka kesempatan ini untuk para buruh. Mungkin bisa dikhususkan rumah DP nol rupiah itu dekat dengan kawasan-kawasan mereka bekerja,” kata Sandi usai menghadiri tasyakuran di Masjid Al Azhar, 1 Mei lalu.
Syarat untuk mendapat bantuan dalam program DP nol rupiah itu, di antaranya adalah merupakan warga Jakarta, kredit untuk rumah pertama dan untuk tempat tinggal, menabung selama 6 bulan sebesar Rp 2,3 juta per bulan di Bank DKI, dan melampirkan slip gaji atau keterangan penghasilan yang ditandatangani lurah setempat.


Apakah ucapan Sandi itu menunjukkan sikap tidak konsisten? Atau memang lain ucapan saat kampanye, lain pula setelah terpilih?
Tampak masuk akal kalau memang program itu untuk masyarakat yang berpenghasilan Rp 7 juta, karena seandainya seorang buruh dengan gaji Rp 3.355.750 harus dipotong untuk mencicil rumah Rp 2,3 juta tentu sangat berat.
Karena sebelumnya Anies pernah menyebut bahwa memang ada variasi dalam program rumah DP nol rupiah. Ada yang untuk masyarakat dengan penghasilan Rp 4 juta dan ada yang dengan penghasilan Rp 7 juta per bulan.
“Nanti akan dikembangkan banyak sekali modelnya. Dan nanti dikembangkan berbagai bentuknya, jadi ada yang penghasilannya di bawah Rp 4 juta, ada yang penghasilannya di bawah Rp 7 juta. Beda-beda skemanya," kata Anies di kediamannya Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, 24 Februari lalu.
Program tersebut merupakan mekanisme bantuan pembiayaan DP rumah bukan membangun rumah. Pembiayaannya membuka kemungkinan keterlibatan dana dari swasta. Sandi menyebut untuk tahun pertama, program rumah DP nol rupiah memerlukan biaya antara Rp 2,5-3 triliun.
Sempat ramai dibicarakan program tersebut menyalahi aturan. Namun, Anies-Sandi menepis itu dengan bersandar pada Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016. Pasal itu berbunyi:
Kredit atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah pusat dan/atau pemda sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan, bahwa kredit atau pembiayaan tersebut merupakan program perumahan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dikecualikan dari ketentuan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.



Sumber