Taiwan menjadi bagian dari Tiongkok selama periode Dinasti Qing pada tahun 1683, dan pemerintah Qing tidak memerintah Taiwan dengan sungguh-sungguh, melainkan semata-mata mengumpulkan pajak tinggi dari rakyat Taiwan dan menggunakan kekuatan militernya untuk menindas ‘para pemberontak’. Baru 204 tahun kemudianlah, pada tahun 1887, Taiwan dijadikan sebuah provinsi.Bahkan, jika Taiwan tidak diserang Prancis selama Perang Sino-Prancis (1883- 1885), pemerintah Qing mungkin tidak akan pernah memberikan status keprovinsian kepada Taiwan. Namun, Perang Sino-Prancis menyingkapkan kerapuhan pemerintahan Qing serta posisi strategis Taiwan sebagai benteng pertahanan di Pasifik Barat terhadap negara-negara Asia lain yang memiliki kekuatan militer yang tangguh. Delapan tahun kemudian, pada tahun 1895, setelah Perang Sino-Prancis yang pertama, pemerintah Qing terpaksa menyerahkan Taiwan kepada Jepang.Pada akhir Perang Dunia II (PD II), Republik Tiongkok mengambil alih Taiwan setelah Jepang menyerah. Taiwan saat itu adalah jajahan Jepang saat Gerakan Kominkaatau Proses Japanisasi subjek dari Kekaisaran Jepang terjadi. Karena Jepang adalah musuh Tiongkok selama PD II, pemerintah Republik Tiongkok mengalami kesulitan menganggap rakyat Taiwan sebagai rekan senegara mereka. Padahal rakyat Taiwan pun bahkan tidak berbahasa Mandarin saat itu.Selama Perang Saudara Tiongkok (1946-1950), Kuomintang (KMT), yang dipimpin oleh Chiang Kai- Shek, memutuskan untuk mengkonsolidasi kekuatan pemerintahan terasing miliknya di Taiwan setelah pemerintahan tersebut dikalahkan oleh Tentara Pembebasan Rakyat di Tiongkok milik PKT pada tahun 1949. Selama periode Teror Putih (1949-1987) dan setelahnya,gerakan demokrasi Taiwan menghabiskan satu dekade untuk membangun sebuah masyarakat yang bebas dan demokratis. Mereka akhirnya berhasil, dan dalam pencarian mereka untuk sebuah masyarakat baru, tertempalah sebuah identitas bangsa Taiwan yang baru dan agak berbeda dengan Tiongkok.
Sebelum tahun 1683, Taiwan dihuni oleh suku pribumi Taiwan yang sangat bangga akan peran mereka dalam sejarah Polinesia. Penelitian tentang genetika, gaya tembikar, bahasa-bahasa, dan keberadaan tanaman-tanaman seperti murbei kertas Pasifik menunjukkan bahwa Lapita, nenek moyang mereka yang saat itu akan mendiami Polinesia dan Mikronesia, sangat mungkin tinggal di Taiwan sebelum mereka bepergian ke pulau-pulau lain. Bagi rakyat Taiwan, pertanyaan tentang menemukan garis keturunan pribumi di silsilah kami merupakan inti pembahasan kemerdekaan Taiwan, karena ada bukti bahwa sangat sedikit suku Tiongkok Han yang pindah ke Taiwan selama periode Dinasti Qing saat itu adalah perempuan.Mendasari perdebatan tentang garis keturunan merupakan sebuah gagasan tentang berbagai sudut pandang sejarah dan perannya dalam membentuk identitas nasional. Sejarah Taiwan secara umum dilihat dari dua perskpektif yang berbeda, yaitu berpusat pada Tiongkok, dan yang satu lagi berpusat pada Taiwan. Menurut versi yang berpusat pada Tiongkok, Tiongkok saat itu sudah cukup baik untuk membawa Taiwan kembali pada keluarga mereka setelah PD II. Sedangkan menurut versi yang perpusat pada Taiwan, Kekasairan Tiongkok dan Jepang adalah penjajah.

Istilah‘pulau berpemerintahan sendiri’ dan ‘wilayah yang memisahkan diri’ lebih sering digunakan dalam laporan media internasional yang mengacu pada status kedaulatan Taiwan. ‘Pulau berpermerintahan sendiri’ setidaknya bersifat relatif netral tetapi juga tidak tepat karena wilayah Taiwan sendiri terdiri dari beberapa pulau. ‘Wilayah yang memisahkan diri’ (atau’provinsi yang membangkang’) adalah sebuah sebutan yang berasal dari dunia berbahasa Inggris. Berdasarkan sudut pandang sejarah yang berpusat pada Tiongkok, hal ini bukannya tidak benar. Namun, ini menghalangi pandangan sejarah versi berpusat pada Taiwan.Di Taiwan, ini mungkin akan menyinggung masyarakat yang pro kemerdekaan.
Status kedaulatan Taiwan rumit dalam banyak hal. Meskipun orang Taiwan memiliki hampir setiap ciri dari sebuah ‘bangsa’, memiliki sedikit sekali sekutu diplomatik. Taiwan diakui oleh hanya 22 negara sebagai negara yang berdaulat. Selain itu sekutu diplomatik RRTdiminta dengan sangat untuk tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat, bahkan dalam acara non-diplomatik internasional seperti festival film sekalipun. Akibatnya, Taiwan tidak menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) maupun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan jarang artikel media internasional arus utama yang yang melihat Taiwan sebagai sebuah ‘negara’.