Beredarnya wacana tentang rencana Presiden Joko Widodo akan segera melakukan Reshuffle kabinet membuat masyarakat mulai menerka – nerka, kira – kira siapa sajakah menteri – menteri dalam Kabinet Kerja yang akan diganti oleh Presiden. Terlebih lagi, munculnya beberapa laporan yang ikut mengevaluasi kinerja kementerian yang dianggap kurang maksimal bahkan kerap menimbulkan masalah di pemerintahan.

Beberapa diantara menteri yang mendapatkan sorotan yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Kementerian Pemuda dan Olahraga disinyalir masuk target reshuffle Presiden Jokowi karena dianggap kurang maksimal dalam mengatasi permasalahan olahraga di Indonesia, khususnya yang berkaitan tentang pembenahan internal di tubuh PSSI. Meskipun Imam Nahrawi mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan revolusi di kepengurusan PSSI, namun tetap saja, programnya tersebut tidak memiliki target yang jelas, dan sampai sekarang, konflik di PSSI belum juga selesai. Bahkan melalui BOPI, Menpora dianggap terlalu berlebihan mencampuri urusan sepak bola yang harusnya ada di ranah PSSI.

Tak hanya PSSI saja, kemampuan Nahrawi dalam mengatasi permasalahan di beberapa lembaga olahraga yang lain juga cenderung sangat lemah. Sebut saja seperti balap sepeda, taekwondo, tenis meja, dan bulu tangkis. Bahkan, desakan masyarakat untuk mengganti Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga kian menguat, salah satunya berasal dari Komite Olahraga Profesional Nasional Indonesia (KOPNI) yang membuat petisi kepada Presiden Jokowi untuk segera mengganti Imam Nahrawi sebagai Menpora. Alasannya karena menurut KOPNI, Imam Nahrawi dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Menpora.

Tidak hanya itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga mendapatkan predikat Disclaimer Opinion atau Menolak Memberikan Opini menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP 2016. Predikat disclaimer merupakan penilaian terendah kedua setelah predikat tidak wajar (adverse opinion) dalam sistem penilaian di Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil ini tentu saja membuat Presiden cukup kecewa dan berharap kedepannya predikat ini bisa diperbaiki karena akan mengganggu kinerja pemerintahan.

Setelah itu, salah satu menteri yang juga jadi sorotan masyarakat adalah Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Banyak pihak menilai, mantan KSAD itu kurang berkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan RI. Hal itu terlihat dari tidak jelasnya tujuan Ryamizard dalam menjalankan program – program kerjanya. Salah satu program kerja Menhan yang sampai saat ini tidak menunjukkan kejelasan adalah Program Bela Negara.

Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai bahwa program Bela Negara ini tidak jelas arah dan tujuannya seperti apa. Menurutnya, program Bela Negara ini berjalan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan terkait menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ray melihat, sistem pelatihan program Bela Negara dengan format Semi – Militer sama sekali tidak ada hubungannya dengan motivasi menumbuhkan generasi cinta tanah air. Padahal, Menhan sendiri mengatakan bahwa perang global modern tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berbentuk proxy war, yaitu perang kearah ideologisasi dan wacana. Seharusnya, kalaupun Program Bela Negara ini mau dilakukan, seharusnya lebih didominasi materi – materi yang bersifat ideologis dan disesuaikan dengan konteks kekinian.

"Makanya, cara berpikirnya (Menhan) agak aneh," ujar Ray usai diskusi "Dibalik Isu Resuffle Jilid III: Siapa Pantas Diganti?" di bilangan Tebet, Jakarta, Selatan.

Ray juga menyoroti, mayoritas anggaran Kemenhan pada APBN 2017 yang berjumlah Rp 108 triliun, dialokasikan untuk masalah terorisme. Padahal, masalah terorisme itu sudah ada menangani yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang fokus pada masalah itu.

"Ini kan pemborosan anggaran," jelasnya dalam diskusi tersebut.

Terlebih lagi, kinerja Kementerian Pertahanan juga cenderung masih minim dalam mengatasi permasalahan terorisme di tanah air. Apalagi, aksi – aksi terorisme di Indonesia belakangan ini kian marak dan sebagian besar justru ditangani oleh pihak Kepolisian dan BNPT. Sangat jarang sekali kita dengar, Kementerian Pertahanan melakukan tindakan khusus untuk mencegah terjadinya aksi terorisme di tanah air.