Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut ada 2 kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah sehingga menghabiskan anggaran Rp 6000 triliun. Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga.

Hal ini dikatakannya dalam sambutan acara Simposium Ekonomi di gedung MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).

"Kembali kepada apa yang ingin kita capai dan apa yang salah dalam pelaksanaan ekonomi kita? Bukan pancasila atau tidak pancasila, tapi yang kita ialah kita terlalu mengikuti pola yang ada kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan langkah-langkah yang dicapai. Dalam 10-15 tahun terakhir, kenapa kita tertinggal dengan Malaysia, Thailand atau kenapa tidak maju. Ada dua hal pokok saja sehingga kita tidak semaju yang lain," kata JK.

JK mengatakan Indonesia mengalami kerugian banyak pada krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Dia menyebut kerugian jika dikonversi ke rupiah pada tahun itu sangatlah besar. Saat itu, Indonesia menganut paham liberalisme dan melakukan regulasi sehingga bank-bank banyak berdiri di Indonesia.

Kala itu, berdiri sekitar 250 bank di Indonesia. Akibatnya, setiap bank yang ada bersaing dan memberikan bunga tinggi dan menyebabkan kredit macet. Kesalahan pemerintah adalah melakukan penjaminan sehingga menerbitkan blanket guarantee dan BLBI dengan nilai total Rp 600 triliun.

"Kalau diukur dengan bunganya dan nilai saat ini itu nilainya setara bisa sampai Rp 3000 triliun," sebutnya.

Kesalahan kedua adalah pemberian subsidi yang sangat besar, terutama untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2013-2014 dengan nilai Rp 400 triliun. Nilai itu setara 25% dari total APBN. Dalam sepuluh tahun pemerintahan sebelumnya, subsidi mencapai Rp 3000 triliun.

"Kalau Rp 6000 triliun itu sama dengan sekitar 25 tahun kita membangun infrastrukur. Bayangkan semuanya itu, kalau saja setengahnya saja itu untuk pembangunan, pasti kita bisa maju lewati Thailand, Malaysia," tegas JK.

"Dua kebijakan saja yang keliru menghabiskan ongkos dari kebijakan itu bisa sampai Rp 6000 triliun. Itu tidak jatuh ke rakyat tapi ke orang yang punya uang, sehingga terjadilah gini rasio yang tinggi. Orang mampu makin mampu, orang miskin tidak naik pangkatnya," sambungnya.

JK mengatakan hal ini menjadi tanggungjawabnya untuk mengingatkan kembali kesalahan dulu untuk tidak dilakukan lagi di masa akan datang.

"Tentu ini tanggung jawab saya, tapi kita juga selalu kembali mengingatkan akan kesalahan-kesalahan itu," ujarnya.