PEMERINTAH disaran­kan segera membuka dialog dengan para nelayan terkait dengan kebijakan pelarangan cantrang. Hal itu bertujuan agar permasalahan yang membelit para nelayan tidak berlarut-larut. “Segera lakukan dialog sebelum rakyat marah karena urusan perut keluarga mereka terampas tanpa jalan keluar,” kata Daniel dari Fraksi PKB melalui keterangan tertulis dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (11/7)..



Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pu­djiastuti dianggap tidak mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi, khususnya para nelayan. Menteri Susi dianggap tidak pernah kompromi dan musyawarah dengan nelayan sehingga tak pernah ada solusi dari setiap kebijakannya.Jalan keluar yang baik menurut Komisi IV ialah mendorong segera dilakukan dialog dan dibentuk tim independen terpadu yang terdiri dari pemerintah, nelayan, para ahli, dan stakeholder lainnya untuk membedah seluruh kebijakan secara terbuka sesuai dengan fakta dan data lapangan.



Kemarin, sebanyak ribuan masyarakat nelayan Indonesia mengadakan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, menuntut kebijakan pengelolaan cantrang. “Kita dukung kebijakan Presiden, tapi ja­ngan bunuh perekonomian kami, jangan tolak cantrang, tapi dikelola,” teriak salah satu orator aksi. Koordinator Lapangan Aliansi Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa mengatakan sebanyak 10 tuntutan disampaikan dalam aksi tersebut.



Tuntutan itu antara lain melegalkan cantrang, payang, dan lainnya sebagai alat tangkap nelayan secara permanen tanpa ada perbedaan cara pandang terhadap nelayan. Mereka juga meminta kepada Presiden Jokowi segera menerbitkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) kapal nelayan agar bisa menjamin pasokan bahan baku ikan ke industri atau unit pengolahan ikan (UPI) di seluruh Indonesia yang saat ini mati karena ketiadaan bahan baku ikan akibat pelarangan alat tangkap cantrang, payang, dan lainnya.



Sebanyak 15 perwakilan nelayan diterima Kepala Staf Kepresiden Teten Masduki. Menteri KP Susi Pudjiastuti mengaku tidak terlalu memu­singkan demo besar-besaran itu. Menurutnya, demo sudah menjadi hal yang biasa terjadi setiap berembus isu reshuffle dan kondisi politik sedang memanas. Susi menyebut pihaknya tidak hanya mengeluarkan kebijakan yang melarang. Pihaknya sudah menaikkan anggaran berbagai pos untuk meningkatkan produktivitas perikanan.



Misalnya, menaikkan anggaran budi daya dari Rp300 miliar menjadi sekitar Rp900 miliar dan peningkatan daya saing dari Rp200 miliar menjadi hampir Rp1 triliun. “Presiden sudah larang saya untuk keluarkan energi buat cantrang. Kita tinggal tunggu sampai waktu berlaku (cantrang) habis. Lagi pula nelayan-nelayan cantrang itu sudah bilang ke Presiden kalau mereka juga punya kapal pursein dan lainnya,” tuturnya.



Harus diperhatikan

Menteri Koordinator Kema­ritiman Luhut Binsar Pandja­itan berharap ada kebijakan jangka pendek hingga jangka panjang dari Menteri Susi supaya nelayan eks pemakai cantrang tetap bisa mendapatkan penghasilan. “Membiarkan nelayan pemilik kapal cantrang atau buruh nelayan yang bekerja di kapal cantrang tidak berlayar dalam waktu lama merupakan suatu masalah yang harus ditanggapi dengan cermat. Kesejahteraan jangka pendek juga tidak dapat diabaikan,” ujar Luhut. (Ant/E-1)





Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...lah/2017-07-12

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Amunisi Baru Setan Merah

- Batasan Defisit 3% masih Akomodatif

- PB Djarum Terus Jaring Calon Juara Dunia Bulu Tangkis