Senin, 10 Juli 2017

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Rapat yang dipimpin oleh Mulyadi ini hanya dihadiri oleh 26 anggota dari 9 fraksi. Rapat yang sedianya membahas asumsi dasar RUU RAPBN-P 2017 ini berlangsung panas saat anggota Komisi VII mulai melakukan interupsi terkait kebijakan pencabutan subsidi listrik.

Dalam RABNP-P 2017, Menteri ESDM Ignasius Jonan, mengusulkan kenaikan alokasi subsidi listrik jadi Rp 51,99 triliun atau naik Rp 7 triliun dibanding alokasi dalam APBN 2017 yang sebesar Rp 51,99 triliun.

"Menaikkan anggaran subsidi untuk energi dan listrik namun di sini tidak dirincikan. Tujuan pemerintah perlu didetailkan ke mana arahnya? Ini penting agar subsidi betul-betul tepat sasaran dan memberi dampak bagi penerima (subsidi)," kata Mulyadi.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih juga menegaskan bahwa selama ini pemerintah belum mensosialisasikan pencabutan subsidi listrik. Akibatnya, masyarakat kebingungan dan menimbulkan asumsi bahwa tarif listrik mengalami kenaikan.

"Mohon maaf perlu menginterupsi ini karena ada beberapa yang ingin saya sampaikan mengenai tarif listrik yang kita sama-sama tahu beberapa kali Pak Menteri mengatakan tarif listrik tidak naik. Kita semua memang tahu bahwa tarif listrik tidak naik, tapi perlu Pak Menteri tahu yang perlu penjelasan adalah rakyat kecil," kata Eni.

Eni menjelaskan, masyarakat khususnya menengah ke bawah tidak memahami bahwasanya subsidi listrik dicabut. Yang mereka pahami adalah tarif listrik mengalami kenaikan.

"Subsidi dicabut harus disosialisasikan melalui PLN, dan ini tidak ada sama sekali (sosialisasi) seolah-olah pemerintah menyepelekan. Yang diresahkan oleh masyarakat listrik naik, mereka tidak paham subsidi dicabut. Kalau perlu berikan surat yang subsidinya dicabut," ujar Eni.

Selain itu, Eni juga mengkritisi terkait aturan yang membolehkan warga tidak mampu yang subsidinya dicabut untuk melaporkan status tidak mampunyai agar subsidinya dikembalikan. Kata Eni, informasinya tidak diterima secara jelas, sehingga masyarakat kebingungan "Mereka tidak punya tempat yang pas untuk mengadu," ujarnya.

Kemudian, anggota lainnya memprotes ketidakhadiran jajaran direksi PLN dalam rapat tersebut. "Interupsi, kita membicarakan asumsi makro dan listrik tapi satupun direksi PLN gak ada yang di depan malah direksi Pertamina."

Komisis VII mencecar Kementerian ESDM untuk menjelaskan terkait pencabutan subsidi listrik tersebut. Sebab, kenaikan tarif listrik haruslah seizin DPR dan mereka merasa tidak pernah menyetujui kebijakan kenaikan tarif listrik.

http://www.posmetro.info/2017/07/dpr...tanya.html?m=1