TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memiliki cara untuk mengubah kondisi pendidikan nasional. Ia mengaku sekitar satu tahun menjadi menteri sudah memiliki pola untuk memperbaiki sektor pendidikan.

“Saya mulai dari titik yang terpeka, determinan,” kata dia di Jakarta Timur, Kamis, 6 Juli 2017.

Muhadjir menilai perubahan harus dimulai dari komite sekolah. Yaitu dengan mengubah peranan komite sekolah yang harus mandiri.

Muhadjir mengakui di sejumlah wilayah masih ada seorang kepala sekolah yang masih mengajar para murid. Ia berharap kondisi itu ke depan bisa berubah. Kepala sekolah, ujar dia, harus fokus memikirkan bagaimana caranya mengembangkan sekolah dan tidak perlu lagi mengajar.

Selain itu, Muhadjir menilai sekolah tidak boleh gratis. Ia mencontohkan di Belanda maupun Jerman, sekolah pun berbayar. “Intinya tidak ada sekolah gratis, hanya yang miskin saja gratis, kalau perlu disantuni,” kata dia.

Muhadjir sangsi apabila ada anak dari seorang bupati yang meminta untuk digratiskan biaya sekolahnya. Ia mengaku sempat berdialog dengan Presiden Joko Widodo perihal sekolah gratis. Menurut dia, sekolah gratis bisa berpotensi merusak pendidikan.

Dia beralasan apabila sekolah gratis maka berpotensi tidak ada pengelolaan yang serius. Sehingga, ia menegaskan sekolah gratis hanya berlaku untuk orang yang tidak mampu.

Muhadjir Effendy menyadari kondisi pendidikan di Indonesia masih belum maju. Untuk itu ia berkomitmen untuk mengubah itu. “Pasti itu butuh perubahan.” Dan pembenahan itu, ujar dia, harus serentak.

https://nasional.tempo.co/read/news/...k-boleh-gratis