Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menkopolhukam Wiranto (ketiga kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kanan) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menerima pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/6).
Sekitar dua bulan meninggalkan tanah air, Rizieq Shihab tiba-tiba mengeluarkan ultimatum dari Mekkah. Dalam rekaman yang diterima CNN Indonesia, Rizieq meminta agar aparat hukum menghentikan kasus kriminalisasi terhadap sejumlah ulama dan aktivis, termasuk kasus yang tengah membelitnya. Jika tidak, ia tak akan bersedia melakukan rekonsiliasi. "Tidak ada rekonsiliasi tanpa setop kriminalisasi ulama dan aktivis," kata Rizieq.

Tak hanya itu, Rizieq juga meminta syarat lain. Ia meminta agar pemerintah menghentikan tindakan penistaan terhadap agama apapun yang dilakukan pihak lain, serta menghentikan penyebaran paham liberalisme, komunisme dan variannya. Rekonsiliasi, kata Rizieq, juga tidak akan terjadi jika kezaliman terhadap rakyat kecil tidak dihentikan.

Rekonsiliasi akan terjadi jika asas musyawarah dan proporsionalitas di seluruh aspek kehidupan Indonesia dijunjung tinggi. "Jika semua itu tidak bisa dipenuhi untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional bagi keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka tidak ada pilihan lain bagi rakyat dan bangsa Indonesia kecuali, revolusi," ujarnya.

Ahad (25/6/2017) atau hari kedua lebaran, Presiden Joko Widodo menerima rombongan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) di Istana Merdeka Jakarta. Dari GNPF-MUI tampak hadir ketua dan wakil ketuanya, Bachtiar Nasir dan Zaitun Rasmin, didampingi Kapitra Ampera, Yusuf Marta, Muhammad Lutfi Hakim, Habib Muchsin, dan Denny.

Usai pertemuan, Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir bersyukur bisa bertemu Jokowi. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Bachtiar Nasir dan enam anggota rombongan GNPF-MUI meminta agar bisa memiliki akses komunikasi langsung dengan Presiden Jokowi.

Selama ini GNPF-MUI kita ketahui merupakan gerakan sejumlah tokoh yang berseberangan dengan pemerintah. Saat Pilgub Jakarta beberapa waktu lalu, GNPF MUI sangat lantang dalam menggelar aksi-aksi menentang gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka juga boleh dikata kurang ramah terhadap pemerintahan Joko Widodo.

BBC Indonesia menulis, dalam aksi besar pertama, 4 November 2016 yang disebut aksi 411, gerakan ini bersikeras menuntut Presiden Jokowi menerima perwakilan mereka, namun tuntutan itu tak dipenuhi Jokowi.

Dalam aksi raksasa kedua, pada 2 Desember, dikenal sebagai aksi 212, Jokowi datang untuk turut salat Jumat. Presiden kemudian naik panggung meminta umat untuk pulang dengan tertib. Ia sempat satu panggung dengan para tokoh GNPF MUI, termasuk Rizieq Shihab, yang juga tokoh FPI. Namun Jokowi menghindar untuk melakukan kontak langsung seperti salaman dan bertegur sapa.

Belakangan, sejumlah tokoh di GNPF MUI tersandung sejumlah kasus pidana. Termasuk Bachtiar Nasir sendiri, untuk dugaan pencucian uang. Dan kasus yang paling banyak dibicarakan adalah dugaan pertukaran pesan dan gambar melalui aplikasi WA bernada cabul yang melibatkan Rizieq Shihab dan seorang perempuan bernama Firza Hussein.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ari-tanah-suci

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- MA menolak banding mantan pimpinan Gafatar

- Ihwal usulan Fahri soal pembubaran KPK dan Komnas HAM

- Tiada bom di depan ITC Depok