JAKARTA, NETRALNEWS.COM -Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dan Presidium Alumni 212 diduga pecah kongsi. Hal ini karena Presidium Alumni 212 tidak menyetujui langkah GNPF-MUI yang menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Minggu (25/6/2017).

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Arbi Sanit berpendapat, perbedaan sikap GNPF-MUI dan Presidium Alumni 212 diakibatkan karena pemimpinnya, Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI Habib Rizieq Shihab yang disebut-disebut melarikan diri dari berbagai kasus yang menjeratnya.

"Rajanya sudah kabur, siapa lagi yang mempersatukan mereka, ya pecah kongsi lah," kata Arbi kepada Netralnews.com

Menurut Arbi, ada tiga hal yang membuat terbentuknya sebuah organisasi atau gerakan seperti yang dilakukan oleh GNPF-MUI dan Presidium Alumni 212, yakni pemimpin, ideologi, dan uang. Kini tiga unsur tersebut, ditambahkan Arbi, sudah tidak ada, sehingga pecah kongsi itu terjadi.

"Jelas dong, dalam setiap gerakan, yang mempersatukan itu pertama pemimpin, kedua ideologi, kemudian uang," paparnya.

"Lah pemimpinnya sudah kabur, ideologi sedang di urak-arik. Jadi ideologi mereka sudah di pojokan, lalu apa dasar bersatu lagi. Sumber uang juga tidak ada lagi," tandas Arbi.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir enggan berkomentar banyak menanggapi kekecewaan Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo soal pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, pada Minggu (25/6/2017).

"Tanya ke pak Sambo jangan ke saya. Itu kasus Pak Sambo, tanyakan ke Pak Sambo langsung. Sebab kalau saya yang bicara nanti salah," kata Bachtiar saat jumpa pers hasil pertemuan Tim 7 GNPF MUI dengan Presiden Jokowi di AQL Center, Tebet, Jakarta Selatan

Dilain pihak, Ansufri mengatakan, mereka tetap pada pendirian semula bahwa rekonsiliasi atau dialog nasional antar anak bangsa hanya bisa dilakukan dengan beberapa syarat.

Pertama, semua komponen anak bangsa harus dilibatkan dan diundang dalam rekonsiliasi atau dialog nasional ini, seperti ulama-ulama aktivis-aktivis, tokoh-tokoh nasional dan purnawirawan TNI yang semuanya mempunyai kedudukan yang setara dengan pemerintah dalam menyelamatkan bangsa dari kehancuran dan perpecahan.

"Kedua, pertemuan harus dilakukan di tempat yang netral (tidak di Istana Negara) dan bersifat terbuka (diliput dan disiarkan media) sehingga ummat dan rakyat tahu apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut, sehingga tidak ada deal-deal di belakang layar yang terjadi dalam pertemuan tersebut (Tidak ada DUSTA diantara kita)," ujar Ansufri Idrus Sambo melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Ketiga, sebelum pertemuan untuk rekonsiliasi tersebut, sudah ada kepastian bahwa para ulama, aktivis-aktivis dan ormas Islam yang dikriminalisasi akan dibebaskan tanpa syarat dari segala macam tuduhan dan sangkaan yang dialamatkan kepada mereka.

Terakhir, agenda pertemuan adalah untuk membahas masalah-masalah penghentian diskriminasi hukum dan diskriminasi ekonomi yang hanya berpihak pada kelompok-kelompok tertetu, meredam bangkitnya Komunisme serta penuntasan korupsi-korupsi besar-besar seperti BLBI, Sumber Waras, Reklamasi, dan lain-lain.

Courtesy : http://www.netralnews.com/news/megap...kongsi..pengam