Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan tengah menjadi sorotan pasca kebijakannya yang menerapkan kuota 51 persen bagi putra daerah dalam seleksi penerimaan Taruna Akademi Kepolisian di Polda Jawa Barat. Sebagian orang tua calon taruna berang dengan kebijakan Anton yang dinilai diskriminatif.

Gara-gara kebijakannya itu, Mabes Polri sampai turun tangan mengambil alih proses seleksi Taruna Akpol yang dilakukan di Polda Jabar. Polri menganggap kebijakan Kapolda Jabar itu memicu polemik yang tak seharusnya terjadi.

Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian segera mencopot Anton Charliyan dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Kebijakan Anton, dinilai Neta, telah mencoreng institusi Polri.

"Kita mendesak Kapolri agar mencopot Kapolda Jawa Barat, walaupun dia orang kuat, orangnya Pak Budi Gunawan," kata Neta S Pane dalam perbincangan dengan tvOne, Minggu, 2 Juli 2017.

Lebih jauh, Neta menilai kebijakan Kapolda Jabar itu jelas menyalahi aturan penerimaan Akpol yang berlaku selama ini. Bahkan, penerapan kategorisasi putra daerah dan non putra daerah dalam proses seleksi itu bisa memunculkan anggapan Polri seolah anti Kebhinekaan dan tidak toleran.

"Dari mana aturannya harus putra daerah? Akpol itu nantinya akan bertugas di seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa Barat. Kebijakan Kapolda Jawa Barat ini imajiner yang keblinger dapat merusak sistem yang sudah baik dibangun Polri saat ini," ujar Neta.

Sementara itu, Kabagmitra Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol Awi Setiyono, menegaskan Kapolri telah mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan terkait seleksi penerimaan Akpol. Kapolri telah perintahkan Asisten SDM Kapolri Irjen Arief Sulistyanto, Divisi Propam Polri dan Irwasum menyelidiki kasus tersebut.

"Ke depannya tidak boleh terjadi lagi, aturan yang sudah ada di pusat tidak perlu dibenturkan dengan aturan yang ada di daerah," tegas Kombes Awi.

Sebelumnya, Asisten Kepala Polri Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Irjen Pol Arief Sulistyanto, diperintahkan Kapolri untuk turun langsung mengambil alih seleksi penerimaan Taruna Akpol di Jawa Barat diambil alih Mabes Polri. Sebelumnya, hal itu menjadi tanggung jawab Polda Jawa Barat.

Irjen Arief menjelaskan, penyelenggaraan seleksi Taruna Akpoi diambil alih Mabes Polri setelah keputusan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan, yang memberlakukan kuota penerimaan Taruna Akpol dibagi menjadi kuota khusus.

"Keputusan Kapolda Jawa Barat dibatalkan. Saya ke sini dalam rangka melakukan supervisi terhadap proses penerimaan anggota Polri 2017 di Polda Jawa Barat. Kekisruhan yang terjadi tidak dikehendaki panitia pusat," ungkap Arief di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Sabtu 1 Juli 2017

Sumber : http://m.viva.co.id/berita/nasional/930868-soal-seleksi-akpol-jabar-polri-dianggap-anti-kebhinekaan