Metrotvnews.com, Jakarta: Aktivis Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menilai pemerintah diskriminatif. Perasaan itu disampaikan saat aktivis GNPF bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Minggu 25 Juni.


Jokowi didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Menurut Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir, Jokowi membantah diskriminatif.


'Kami datang untuk menyampaikan bahwa faktanya memang ada. Itu yang kami sampaikan dengan harapan mudah-mudahan presiden mendengar itu dan alhamdulillah kami diterima,' kata Bachtiar saat jumpa pers di AQL Islamic Center, Jalan Tebet Utara, Jakarta Selatan, Selasa 27 Juni 2017.


Bachtiar juga menyampaikan bahwa saat ini ada upaya menyematkan Islam dengan intoleran, anti-Pancasila, antiperbedaan, dan anti-NKRI. Dia juga mengeluhkan polisi yang sangat mudah menangkap dan mentersangkakan umat Muslim.


Sedangkan proses hukum yang melibatkan non-Muslim, menurut dia, sangat lambat. 'Ada kesan kalau umat Islam yang melakukan kesalahan, cepat sekali, ditangkap,' kata Bachtiar.


Menindaklanjuti pertemuan itu, kata Bachtiar, Jokowi telah menunjuk Wiranto untuk dialog lanjutan. Sehingga, apa yang disampaikan aktivs GNPF bisa diselesaikan dengan baik. 'Menko Polhukam sudah ditugasi,' tandas Bachtiar.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...-diskriminatif

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Jokowi Mendengarkan Judas Priest di dalam Mobil Dinas

- Kaesang Jelaskan Pemilihan Sepatu Jokowi yang Viral

- Presiden Bagikan KIP dan Sertifikat Tanah di Tasikmalaya