KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dinilai tak pantas mendapatkan abolisi dalam kasus dugaan penyebaran konten pornografi yang menjerat dirinya.

Alasannya, salah satu syarat Presiden memberikan abolisi, yakni demi kepentingan masyarakat banyak.

Menurut Pengamat Politik, Arbi Sanit, alasan tidak pantasnya Habib Rizieq mendapatkan abolisi karena dia sama sekali tak punya pengaruh yang baik bagi negara ini.

“Kepentingan umat mana? Rizieq itu umatnya mana? Cuman FPI,” kata Arbi kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Rabu (28/6/2017).

Menurut dia, FPI tak ada apa-apanya di Indonesia. Mereka jauh kalah dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah yang mempunyai pengikut hingga puluhan juta.

“Masak ribuan orang ini (FPI) malah diistimewakan,” tutur Dosen Fisipol Universitas Indonesia ini.

Dia berharap agar dukungan masyarakat luas yang meminta Rizieq diproses hukum tak boleh disia-siakan.

“NU dukung Rizieq dihukum, masa dukungan itu dianggap sepi demi Rizieq. Apa-apaan Rizieq,” tutupnya.

Mantan Menteri Kehakima , Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyarankan Presiden Joko Widodo mengambil langkah abolisi terhadap kasus hukum yang menjerat Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Adapun abolisi yakni hak yang dimiliki kepala negara yang berhak untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan (pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002). Hak abolisi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945)‎.