Jakarta- Selama kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan, jumlah utang pemerintah bertambah Rp 1.062,4 triliun. Pinjaman luar negeri terbesar bersumber dari Bank Dunia, Jepang, ADB, Prancis, dan Jerman.Lantas, bisakah pemerintah berhenti tambah utang?Menteri Koordinator Perekonomian, DarminNasution mengatakan, pemerintah pada akhirnya akan berhenti menambah utang apabila proyek-proyek infrastruktur tidak lagi mengandalkan APBN sebagai sumber pendanaan.

Untuk itu perlu terus dicari skema-skema pembiayaan yang betul-betul bisa menarik swasta atau investor masuk.Baca juga:Apa Alasan Pemerintah RI Tambah Utang? Ini Kata Darmin"Sampai kita betul-betul bisa menemukan skema-skema yang tidak harus membebani APBN," katanya kepadadetikFinancesaat ditemui di Rumah Dinasnya, Jakarta, Senin (26/6/2017).

Sementara itu, menurut Darmin, pembangunan infrastruktur Indonesia harusterus dilakukan. Pasalnya ketersediaan infrastruktur Indonesia saat ini sudah sangat jauh tertinggal dibandingkan dengannegara lain. Sehingga kemampuan bersaingdengan negara lain pun sulit dicapai.

"Kalau soal infrastruktur, ya kita sudah ketinggalan. Sudah jauh," tutur Darmin(hns/hns)

https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3542781/bisakah-pemerintah-ri-berhenti-tambah-utang-ini-kata-darmin?

Hutang cuma sampe investor full danain proyek kok gan:

Jokowi tegaskan janjinya tak mau utang

Merdeka.com - Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi ) [/b]kembali berjanji tidak akan menambah utang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Caranya dengan melakukan pembekuan anggaran.

"Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).[/b]

Sedangkan untuk pembayaran utang yang semakin menumpuk, Jokowi menjawab dengan enteng. "Kalau utang ya dibayar," singkatnya.
Dalam postur RAPBN 2015, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih mengandalkan pinjaman alias utang untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang mencatat defisit 2,32 persen atau Rp 257 triliun
Dalam RAPBN 2015 ada ruang untuk utang dalam negeri sebesar Rp 1.621 triliun. Sementara untuk utang luar negeri tahun depan, pemerintah bakal mencari utang baru sebesar Rp 47 triliun. Utang untuk pinjaman program sebesar Rp 7,1 triliun dan pinjaman proyek sebesar Rp 39,8 triliun
Untuk komposisi utang Indonesia saat ini, data terakhir dilansir Bank Indonesia (BI), posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Juni 2014 sebesar USD 284,9 miliar, meningkat USD 8,6 miliar atau 3,1 persen dibandingkan akhir triwulan I-2014 sebesar USD 276,3 miliar.

Peningkatan posisi ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kepemilikan nonresiden atas surat utang yang diterbitkan baik oleh sektor swasta (USD 4,2 miliar) dan sektor publik (USD 1,2 miliar) serta pinjaman luar negeri sektor swasta (USD 1,6 miliar) yang melampaui turunnya pinjaman luar negeri sektor publik (USD 0,8 miliar).

"Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 32,33 persen pada triwulan I-2014 menjadi 33,86 persen pada Juni 2014," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara, dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (20/8).
Sementara itu, debt service ratio (DSR), yaitu rasio total pembayaran pokok dan bunga ULN relatif terhadap total penerimaan transaksi berjalan meningkat dari 46,42 persen pada triwulan sebelumnya menjadi 48,28 persen pada Juni 2014.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, posisi ULN meningkat USD 26,9 miliar atau 10,4 persen dari USD258,0 miliar. Peningkatan tersebut terutama disumbang oleh kenaikan pinjaman luar negeri sektor swasta (USD 13,6 miliar) serta surat utang sektor publik (USD 9,4 miliar) dan sektor swasta (USD 2,6 miliar).

Posisi ULN Indonesia pada akhir Juni 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD131,7 miliar (46,2 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta USD153,2 miliar (53,8 persen dari total ULN). Posisi ULN kedua sektor tersebut masing-masing meningkat 0,9 persen dan 5,1 persen dibandingkan dengan posisi akhir triwulan I-2014 sebesar USD130,5 miliar dan USD145,7 miliar.

Ditinjau dari sektornya, posisi ULN pada akhir Juni 2014 terutama terpusat pada sektor keuangan, industri pengolahan, dan pertambangan. Posisi ULN ketiga sektor tersebut masing-masing sebesar USD 42,6 miliar (27,8 persen dari total ULN swasta), USD 30,9 miliar (20,2 persen dari total ULN swasta), dan USD 27,2 miliar (17,8 persen dari total ULN swasta). Bila dibandingkan dengan triwulan I-2014, posisi ULN ketiga sektor tersebut masing-masing tumbuh 7,9 persen, 3,2 persen, dan 6,7 persen.
(mdk/noe)

https://m.merdeka.com/uang/jokowi-tegaskan-janjinya-tak-mau-utang.html?