Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminiatratif Pimpinan dan Anggota DPRD.


Keputusan ini diambil karena pemerintah melihat ada perbaikan dan peningkatan ekonomi. 'Besarnya (tunjangan) dikonsultasikan dengan kepala daerah. Bulan depan sudah bisa diimplementasikan,' kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa 20 Juni 2017.


Tjahjo menilai kenaikan tunjangan anggota Dewan di daerah sangat wajar, mengingat sudah 12 tahun tak ada tambahan tunjangan.


Sebelumnya, tunjangan operasional diberikan melalui sistem reimburse, harus ada bukti transaksi atau pembelian. Sistem ini mengharuskan anggota DPRD mengumpulkan kuitansi dan sejenisnya, baru akan mendapat tunjangan operasional sebagai ganti.


Namun dengan PP 18/2017, anggota DPRD tak perlu reimburse, karena terbuka kemungkinan bagi daerah memberi 80% biaya operasional secara sekaligus. 'PP hanya mengatur acuan-acuan, misalnya uang reses berapa, standar mobil dinas berapa. Kalau tidak ada mobil dinas diganti uang transportasinya berapa, uang sidang, uang reses,' kata Tjahjo.


Selain itu, anggota DPRD juga bakal menerima jaminan kecelakaan dari pemerintah daerah. Tak ketinggalan asuransi kesehatan dan rumah jabatan. Tjahjo menyebut tak ada nada keberatan dari daerah terkait kebijakan ini.


Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menyebut selama ini tunjangan anggota DPRD sangat kecil dan terbatas. Dengan peningkatan ini diharapkan akan menggenjot kinerja pimpinan dan anggota DPRD untuk memajukan wilayah kerja masing-masing dan dijauhkan dari korupsi.


'Selama ini (tunjangan) terlalu kecil untuk mereka. Sehingga pada korup. Kenaikan ini, mereka kemudian akan anti korupsi,' ujar Sumarsono.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...ikan-tunjangan

---