Buat Apa Pembangunan Infrastruktur Kalau Mengandalkan Utang Luar Negeri?
Juni 16, 2017 15:50



Sekarang sedang marak perbincangan seputar opsi apakah Presiden Jokowi mencabut subsidi agar tetap bisa meneruskan pembagunan infrastruktur, ataukah menghentikan pembangunan infrastruktur agar subsidi terhadap rakyat tetap berlangsung dan tidak dicabut.

Masalah krusialnya adalah, benarkah pembangunan infrastruktur bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan membuka lapangan kerja?

Kalau investasi pemerintah Cina melalui China Development Bank (CDB) senilai 3 miliar dolar AS yang jadi rujukan, dari awal sudah mengundang keraguan.

Selain resminya berupa utang dari CDB kepada tiga bank BUMN (Mandiri, BRI dan BNI) yang mana masing-masing bank tersebut mendapat menerima pinjaman 1miliar dolar AS, maka investasi yang diproyeksikan untuk pembangunan infrastruktur tersebut sejatinya merupakan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman luar negeri. Bukan investasi murni yang menguntungkan kedua negara.

Itu baru sebagian dari kisah. Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur dan perumahan? Ternyata pemerintahan Jokowi juga berutang kepada pemerintah Cina, ketika Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) memberikan pinjaman kepada BTN senilai 5 miliar yuan atau kalau dirupiahkan, sebesar Rp 10 triliun.

Bayangkan. Melalui pinjaman dari ICBC, pembangunan infrastruktur dan perumahan juga dibiayai melalui utang. Bukan itu saja. ICBC juga memnberikan uang senilai 500 juta dolar AS kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Exim Bank) untuk mendorong perdagangan luar negeri dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Lebih celakanya lagi, tujuh BUMN(Wijaya Karya, Adhi Karya, Pelindo I dan II, Angkasa Pura, Bukit Anam, dan Aneka Tambang), juga kecipratan utang pinjaman dari CDB.

Jika demikian halnya, kebijakan pencabutan subsidi demi untuk berkesinambungannya pembangunan infrastruktur dan perumahan Indonesia, sama sekali tidak rasional secara ekonomi.
http://www.aktual.com/buat-apa-pemba...g-luar-negeri/


Butuh Rp 931 T, Anggaran Infrastruktur Jokowi Hanya Tersedia Rp 450 T
Selasa 13 Jun 2017, 07:15 WIB

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan banyak program pembangunan infrastruktur berskala nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Namun sayang, kemampuan fiskal alias keuangan yang sangat minim membuat pemerintah kerap memangkas alokasi anggaran dalam APBN setiap tahunnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu Kementerian teknis yang banyak membangun proyek infrastruktur juga terkena imbasnya.

Pasalnya, anggaran proyek infrastruktur di bidang PUPR hingga 2019 diprediksi bakal hanya terealisasi setengah dari pagu indikatif usulan.

"Kalau kita lihat konfigurasinya, sampai 2019 kebutuhan pembangunan infrastruktur di PUPR itu kan Rp 931 triliun. Kita prediksi sampai akhir (2019) itu hanya (terealiasi) Rp 450 triliun. Jadi hanya setengah," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja kepada detikFinance saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Presiden Jokowi sendiri telah berkali-kali meminta para menteri terbuka menyampaikan kendala yang dihadapi terkait pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Tujuannya supaya dapat dicarikan alternatif sumber pembiayaan sehingga semua program infrastruktur prioritas nasional bisa selesai sesuai dengan rencana hingga 2019.

Namun kendala di lapangan ternyata sulit untuk diatasi. Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengakui pemerintah masih sulit untuk mengajak swasta ikut berinvestasi di bidang infrastruktur.

Salah satunya adalah lantaran masih adanya keinginan dari Kementerian atau Pemerintah Daerah untuk mengerjakan suatu proyek dengan APBN atau APBD.

"Karena ini kan perubahan mindset, sekarang kalau kita kerja di K/L, biasa jadi kepala proyek, itu akan jauh lebih enak dibanding KPBU. Karena seluruh kontrol ada di tangan kita. Dari mulai bikin tender, bikin spesifikasi segala macam, ada di tangan kita. Sedangkan KPBU, proyeknya tidak 100% milik Kementerian. Dia partner dari swasta untuk proyek tersebut. Jadi beda antara jadi owner di APBN dan partner di KPBU. Plus duitnya juga bukan dari APBN, kebanyakan dari si swasta. Sehingga kalau mau main-main dan segala macam, enggak ada ruang," katanya beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, sejumlah proyek infrastruktur dikebut oleh Jokowi untuk diselesaikan hingga 2019. Mulai dari jalan nasional, jalan tol, bendungan, saluran irigasi, sampai dengan transportasi umum.

Bappenas mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk seluruh sektor infrastruktur hingga 2019 mendatang mencapai Rp 5.519,4 triliun. Berdasarkan estimasi tersebut, setidaknya 40,1 persen atau sebesar Rp 2.215,6 triliun ditargetkan berasal dari anggaran pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sisanya oleh swasta maupun investasi BUMN.
https://finance.detik.com/berita-eko...sedia-rp-450-t


2,5 Tahun Jokowi Utang Pemerintah RI Tambah Rp 1.062 T, Kenapa?
Rabu 14 Jun 2017, 06:53 WIB

Jakarta - Selama kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun. Apa penjelasan pemerintah soal hal ini?

Dari data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah di akhir 2014 adalah Rp 2.604,93 triliun, dan naik hingga posisi di akhir April 2017 menjadi Rp 3.667,41 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah memang tengah gencar membangun infrastruktur dan butuh pendanaan yang besar, salah satu pembiayaannya lewat utang.

"Pinjaman (utang) tinggi bukan karena pemerintah boros, tapi untuk membangun infrastruktur. Namun pemerintah juga berpikir supaya infrastruktur ini bukan hanya dari APBN, tapi kami juga undang investor," kata Darmin di saat buka puasa bersama di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa malam (13/6/2017).

Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar, namun pengembalian investasinya tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek. Tujuan pemerintah membangun infrastruktur adalah agar ekonomi Indonesia bisa melaju di masa depan.

Darmin menyadari, kondisi Increamental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di atas 5%. ICOR adalah rasio efisiensi investasi.

ICOR merupakan kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1% produk domestik bruto (PDB). Artinya, untuk meningkatkan PDB sebesar 1% membutuhkan peningkatan investasi sebanyak 5% dari PDB.

"ICOR tinggi karena kita tiba-tiba membangun infrastruktur yang manfaatnya baru bisa dirasakan jangka panjang. Tidak seperti bangun pabrik sepatu yang bisa langsung dinikmati pengembalian investasinya secara cepat. Kalau bikin infrastruktur, pembebasan lahannya saja sudah perang. Dan jadinya baru bertahun-tahun, kebutuhan anggarannya besar," papar Darmin.

Soal pembiayaan infrastruktur, Darmin mengatakan, Presiden Jokowi memiliki 3 urutan. Pertama, yang paling menguntungkan akan diberikan kepada swasta.

Lalu yang untungnya lebih sedikit akan diberikan kepada BUMN. Sementara proyek yang tidak menguntungkan sama sekali akan diambil alih pemerintah.

Darmin mengatakan, infrastruktur dibangun secara masif oleh pemerintah tidak hanya untuk meningkatkan laju ekonomi ke depan. Tapi infrastruktur juga sebagai cara pemerintah mengurangi kesenjangan ekonomi di negara ini. Penurunan kesenjangan atau ketimpangan ekonomi menjadi satu agenda utama pemerintahan Jokowi.

"Infrastruktur akan membuat harga-harga menjadi lebih baik, tenaga kerja terserap, pengangguran dan kemiskinan akan turun," kata Darmin.

Pada bahan Kemenko Perekonomian yang dipaparkan Darmin disebutkan, pemerintah Jokowi melakukan reformasi belanja APBN untuk perbaikan kualitas belanja untuk sektor produktif.

Semenjak Jokowi memimpin kabinet di 2014, anggaran subsidi energi dipangkas habis, dan anggaran infrastruktur meningkat pesat.
https://finance.detik.com/berita-eko...-1062-t-kenapa

-------------------------------

Utang ... yang menikmati kitak-kitak , yang membayar anak cucu kitak-kitak.